Bupati Alor Sesalkan PDI-P Cabut Dukungan Hanya karena Video Viral yang Tak Utuh

Terlebih lagi, pencabutan dukungan hanya didasarkan pada potongan video yang beredar luas di publik.

Meski begitu, kata Amon, pencabutan rekomendasi dan dukungan tersebut adalah hak PDI Perjuangan.

"Kalau itu sah-sah saja kalau PDI-P mencabut dukungan," ujar Amon kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis (3/6/2021) malam.

Menurut Amon yang telah menjabat selama dua periode itu, pencabutan dukungan tersebut tidak memengaruhi jabatan bupati yang saat ini sedang diembannya.

Sebab, kata dia, walaupun pencabutan tersebut dilakukan, ada 14 kursi di DPRD Alor yang masih mendukung posisinya sebagai kepala daerah.

Amon mengungkapkan, PDI-P di DPRD Kabupaten Alor hanya memiliki empat kursi.

Amon pun mengaku hingga saat ini belum menerima surat penarikan dukungan dan rekomendasi tersebut langsung dari PDI-P.

"Saya belum tahu, saya belum dapat pemberitahuan resmi tentang pencabutan surat dukungan kepada kami," kata Amon.

Dia juga menyesalkan sikap PDI-P yang terpengaruh dengan rekaman video yang diunggah secara tidak utuh.

Unggahan video yang viral itu hanya merekam saat amarahnya memuncak tanpa memperhatikan substansi persoalan. 

Meski begitu, Amon juga berterima kasih kepada PDI-P yang telah memberikan dukungan pada pemilihan kepala daerah tahun 2017. 

Amon menjelaskan, dalam video tersebut, dirinya sama sekali tidak pernah menyudutkan atau menyebutkan nama PDI Perjuangan.

Apalagi, kemarahannya itu lantaran adanya kesalahan dalam tata kelola penyaluran bantuan kepada korban bencana Badai Seroja yang dilakukan Kementerian Sosial.

"Harusnya video itu ditampilkan secara utuh, bukan pas saat saya marah. Karena setelah selesai marah, kami saling memaafkan," ujar Amon.

Sehingga, Amon Djobo pun mempertanyakan, motivasi di balik orang yang memviralkan video tersebut dan hanya mengunggah bagian ketika dia memarahi kedua staf Kementerian Sosial. 

"Yang pastinya dalam waktu dekat ini, kita akan laporkan pembuat video itu ke polisi. Karena itu kejadian sudah dua bulan lalu, kenapa baru disebar sekarang. Lagian kami sudah saling memaafkan," kata Amon.

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mencabut dukungan terhadap Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo.

"Surat pencabutan rekomendasi dan dukungan itu dikeluarkan hari ini dan ditandatangani oleh Sekjen PDI Pak Hasto. Surat itu ditujukan kepada kami," ungkap Ketua DPRD Kabupaten Alor Enny Anggrek kepada Kompas.com, Rabu (2/6/2021) malam.

Enny yang merupakan Ketua DPC PDI-P Kabupaten Alor menjelaskan, terdapat empat poin penting dalam surat tersebut.

Di antaranya, PDI-P mencabut rekomendasi dari dukungan kepada bupati dan wakil bupati Alor, pasangan Amon Djobo-Imran Duru. Langkah mencabut dukungan diambil karena bupati bukan kader PDI-P.

Kemudian mencabut surat DPP PDI-P Nomor: 3628/IN/DPP/XI/2017, 30 November 2017, perihal rekomendasi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Alor pada Pilkada Serentak 2017 dan dinyatakan tidak berlaku.