Harga Kedelai Naik, Ukuran Tahu di Gunungkidul Mengecil

YOGYAKARTA,KOMPAS.com-Meningkatnya harga kedelai impor cukup memberatkan perajin tahu di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mereka menyiasatinya dengan memperkecil ukuran tahu.

"Kami masih tetap berproduksi setiap hari dari pagi sampai siang. Hanya saja untuk bertahan, kami memperkecil ukuran tahunya," kata salah seorang perajin tahun Sari Mulyo, di Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, Sakiyo kepada wartawan Rabu (2/6/2021).

Dijelaskannya, kenaikan harga kedelai impor dirasakan saat Januari 2021 lalu. Harga kedelai Rp 6.500 sampai Rp 7.000 per kilogram saat ini sudah menyentuh harga Rp 10.700 per kilogram. Kedelai dibeli langsung dari Semarang, Jawa Tengah.

"Hari ini sedikit turun kisaran Rp 10.300 per kilogram," kata Sakiyo

Sakiyo mengatakan, selain memperkecil ukuran, akibat meningkatnya harga kedelai ini pihaknya menurunkan produksi tahu.

Dengan harga normal, setiap hari dirinya memproduksi 2-2,5 kuintal kedelai. Saat ini hanya sekitar 1 kuintal dan hal ini juga dirasakan oleh perajin tahu lainnya.

Meski tidak menyebut angka, dia mengatakan terjadi penurunan hingga sekitar 50 persen.

"Harapannya sih stabil harganya. Sampai Rp 8.000 atau Rp 8.500 per kilogramnya masih bisa lah. Semoga ada langkah dari pemerintah," kata Sakiyo.

Kepala Seksi Distribusi, Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Gunungkidul, Sigit Haryanto mengatakan dari pengamatan di lapangan mengakui adanya kenaikan harga kedelai impor.

Saat ini, harga kedelai impor mencapai Rp 10.700 per kilogramnya. Hal ini cukup tinggi, jika mengacu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/M-Dag/Per/7/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen untuk harga kedelai impor.

Harga acuan pembelian di petani Rp 6.550 dan harga acuan penjualan di konsumen Rp 6.800 per kilogram.

Pihaknya hanya bisa melakukan pemantauan harga dan melaporkan ke Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY.

"Nanti yang menentukan kebijakan lebih lanjut di sana (TPID DIY)," kata Sigit kepada wartawan.