ESDM Jabar Teliti Semburan Lumpur di Cirebon, Ada Dugaan Berbahaya

CIREBON, KOMPAS.com – Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat meninjau lokasi semburan lumpur di Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, (2/6/2021) Rabu siang.

Mereka melakukan kajian, mengecek suhu, mengukur, serta mengambil sampel semburan lumpur.

Kedatangan petugas Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Kantor 7 Cirebon ke titik yang sedang menjadi perhatian, tidaklah sendiri.

Mereka menuju lokasi bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon, Kepala Camat Dukupuntang, serta sejumlah perangkat Desa Cipanas.

Setiba di lokasi, mereka langsung menyampaikan aroma bau belerang yang menyengat.

Tidak lama, tim ESDM langsung mengeluarkan sejumlah peralatan. Mereka mulai mengitari lingkaran untuk mendapatkan lingkar diameter area semburan lumpur.

Tim ESDM lainnya juga langsung mengeluarkan alat ukur suhu untuk mengetahui tingkat suhu di area semburan lumpur tersebut.

“Nilai suhunya di angka sekitar 50,” kata salah satu petugas ESDM di tengah aktivitasnya di lokasi kepada Kompas.com.

Terakhir, tim ESDM langsung mengambil sampel atau contoh cairan semburan lumpur.

Mereka memasukannya ke dalam botol untuk dibawa ke labolatorium, selanjutnya diuji.

Arip Budiman, PLT Kasi Pertambangan dan Air Tanah ESDM Wilayah 7 Cirebon Provinsi Jawa Barat menyampaikan ESDM mengambil sampel untuk dilakukan pengujian di labolatorium.

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja kandungan kimia yang dimiliki oleh semburan lumpur ini.

“Sampelnya yang diambil batuannya dan juga airnya. Melingkari tadi untuk melihat sejauh mana pergerakan uapnya. Mesin pengukur suhu untuk melihat berapa tingkat panas dan asal panas, apakah dari lumpurnya atau lingkungan,” kata Arip kepada Kompas.com di lokasi.

Arip menjelaskan, berdasarkan kesimpulan sementara, semburan lumpur ini membahayakan.

Indikatornya adalah bau belerang yang menyengat, disertai bau minyak tanah, dan juga ada sejumlah hewan yang mati.

ESDM menghimbau agar pemerintah desa membuat larangan warga ke lokasi karena membahayakan.