Dimarahi Bupati Alor karena Beri Bantuan lewat DPRD, Risma Sebut Tak Ada yang Bisa Dihubungi

Risma menjelaskan, saat bantuan itu dikirimkan lewat jalur darat dari Surabaya, tidak ada satu pun dari pihak Pemda Kabupaten Alor dan Kementerian Sosial yang bisa dihubungi karena jaringan komunikasi terputus.

Kebetulan, saat itu, hanya Enny yang bisa dihubungi.

Dia pun akhirnya menyetujui bantuan dari Enny untuk mendistribusikan bantuan bencana dari Kemensos.

"Saat itu kemudian ada ketua DPRD menyampaikan butuh bantuan. Tapi (logistik bantuan bencana) kami tidak bisa (masuk ke Alor). Saya masih ada WA-nya. Saya bisa tunjukan bahwa kami tidak punya kepentingan apa pun," ungkap Risma saat ditemui di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Viaduct, Kota Bandung, Rabu (2/6/2021).

Risma menambahkan, dia juga bisa menunjukkan komunikasi yang terjalin ketika DPRD Kabupaten Alor menawarkan bantuan agar logistik bantuan untuk korban bencana alam di Alor diambil dari depot logistik (Dolog) daerah sekitar yang nantinya bisa diganti oleh Kemensos.

"Beliau (ketua DPRD) nawarkan, 'Bu, itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti. Kemudian oke Bu, tidak apa apa dari Dolog, nanti kami bantu'. Akhirnya ya, sudahlah dibagi, tapi tidak ada (kepentingan apa pun)," tuturnya.

Risma memastikan bantuan yang diberikan lewat DPRD Kabupaten Alor tersebut bukan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

"Sekali lagi itu bukan PKH. Kami mulai bulan Januari 2021, tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, tidak ada. Itu adalah bantuan bencana," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, dalam sebuah video yang beredar di grup media sosial, tampak Bupati Alor Amon Djobo memarahi staf Kementerian Sosial.

Video itu direkam di rumah jabatan Bupati Alor.

Para staf yang duduk berhadapan dengan Amon terdiam dan tak berkutik saat mendengarkan ucapan sang bupati.

Amon yang terlihat kesal sempat menyinggung Menteri Sosial Tri Rismaharini. Para staf juga diusir meninggalkan Kabupaten Alor.

Kemarahan Amon dipicu oleh Program Keluarga Harapan (PKH).

Ia menumpahkan kekesalannya lantaran bantuan PKH diurus oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Alor.

Dalam video berdurasi 3 menit 9 detik itu, Amon menyampaikan bahwa pihak Kementerian Sosial tidak menghargai Pemerintah Kabupaten Alor.