Masih Ada Celah di Perbatasan, Kapolres Blitar Minta Posko Covid-19 Desa Aktif Pantau Pemudik

Kapolres Blitar AKBP Leonard M Sinambela mengatakan, posko Covid-19 di seluruh desa dan kelurahan harus menjadi penjaga terakhir arus mudik.

"Sudah kami sampaikan pada rapat Forpimda kemarin bahwa posko di desa berperan penting dan harus melibatkan berbagai unsur masyarakat," ujar Leo usai apel persiapan Operasi Ketupat Semeru 2021 di halaman Kantor Polres Blitar, Rabu (5/5/2021).

Leo mengatakan, upaya polisi menahan masuknya pemudik selama masa larangan mudik Lebaran, 6-17 Mei, tetap memiliki keterbatasan.

Ia mencontohkan, tiga titik pos penyekatan yang didirikan Polres Blitar untuk screening masuk pemudik dari wilayah Malang. Menurutnya, posko tersebut masih memiliki celah karena adanya jalur tikus di sekitar wilayah itu.

Meski polisi bakal patroli di sejumlah jalur tikus, Leo yakin masih ada pemudik yang bakal lolos.

Selain itu, kereta api lokal yang menghubungkan beberapa daerah juga tetap beroperasi selama larangan mudik.

"Maka kami usulkan Satgas Covid-19 segera mengaktifkan aturan wajib lapor bagi warga yang memasuki wilayah desa masing-masing lebih dari 1x24 jam," ujarnya.

Dan laporan keberadaan warga luar daerah di sebuah desa, tambahnya, harus ditindaklanjuti penjemputan warga luar tersebut untuk diantar ke rumah karantina yang disediakan satgas desa terkait.

Tidak ada jatah makan gratis

Pemudik yang tinggal di rumah karantina, ujar Leo, tidak akan mendapatkan makan dan minum gratis.

"Tidak ada jatah makan dan minum dari pemerintah. Mereka kan sudah tahu mudik dilarang," jelasnya.

Namun, perlakuan berbeda akan diberikan kepada pekerja migran (PMI) yang menjalani karantina.

PMI mendapatkan jatah makan dan minum dari pemerintah karena PMI tiba di daerah masing-masing bukan dalam rangka mudik.

"Jelas berbeda. Mereka (PMI) pulang karena kontrak kerja mereka habis," ujar Leo.