Pemkot Malang Batal Gandeng Investor China untuk Proyek Pembangunan LRT

Meski begitu, Pemerintah Kota Malang tidak jadi menggandeng investor asal China untuk pembangunan transportasi massal tersebut.

"Beliaunya (Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan) begini, tidak usah (investasi) dari luar. Kita sudah punya sendiri dengan teknologi kita," kata Sutiaji di Balai Kota Malang, Selasa (4/5/2021).

Dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan PT Inka selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri kereta api.

"Rencana ini mau Rakor. Pak Luhut dengan Menteri Perhubungan dengan PT Inka rencananya," katanya.

Sutiaji belum bisa memastikan kapan proyek itu terealisasi. Ia masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

"Kita menunggu Mas, nunggu dari atas (pemerintah pusat)," katanya.

Menurutnya, pembangunan transportasi massal berupa LRT tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Malang.

"Itu yang ada di dalam rencana RPJM. Butuh transportasi massal," katanya.

Rencana proyek LRT di Kota Malang sudah terdengar sejak awal 2020. Ketika itu, Sutiaji mengatakan Pemerintah Kota Malang mendapatkan investasi senilai Rp 36 triliun dari China untuk proyek tersebut.

Rencananya, LRT akan dibangun sepanjang 35 kilometer. LRT itu akan menjangkau kampus dan pusat pertokoan yang ada di Kota Malang.