Suplai Pangan di Ibu Kota Baru, Pemprov Kaltim Siapkan 2.654 Hektar Lahan Food Estate

SAMARINDA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan lahan seluas 2.654 hektar untuk pengembangan kawasan food estate.

Hal tersebut demi mendukung kebutuhan pangan di ibu kota baru yang direncanakan pindah di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Kaltim, Siti Farisyah Yana mengatakan, luas lahan yang disiapkan untuk food estate itu terbagi di dua kabupaten yang berdekatan dengan ibu kota negara.

Yakni 1.500 hektar berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, dan 1.154 hektar berada di Kabupaten Paser.

"Sudah diusulkan ke Kementerian Pertanian (Kementan) pada 29 Desember 2020 sebagai kawasan food estate Kaltim," ungkap Yana seperti dikutip Humas Setprov Kaltim, Sabtu (1/5/2021).

Yana menuturkan usulan tersebut, kemudian ditindaklanjuti Kementerian Pertanian melalui Pusat Penelitian Pengambangan Tanaman Pangan (Puslitbang TP) dengan mengindentifikasi dan menggali data di dua calon lokasi pengembangan kawasan food estate yang diusulkan.

Kepala Puslitbang TP, Priatna Sasmita, mengatakan program food estate yang dikembangkan di Kaltim untuk mendukung kebutuhan pangan di ibu kota negara dan mendukung percepatan pembangunan.

Karena itu, pengembangan food estate dilakukan dengan pendekatan kluster dan multi komoditas yang terintegrasi juga melibatkan banyak pihak.

"Direncanakan skema pembiayaan food estate, porsinya pemerintah pusat 30 persen, provinsi 30 persen, kabupaten atau kota 30 persen dan swasta 10 persen," ungkap Priatna Sasmita saat rapat koordinasi bersama Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim di Samarinda seperti dikutip Humas Setprov Kaltim, Jumat, (30/4/2021).

Untuk mempercepat realisasi, Yana meminta proyek Bendungan Telake di Kabupaten PPU yang nantinya menjadi sumber pengairan, dipercepat pengerjaannya.

Bendung ini rencana dibangun di atas  lahan seluas 166.415 hektare beserta saluran irigasinya.

Proyek ini diproyeksikan memakan biaya Rp 1,7 triliun bersumber APBN dengan dengan skema pekerjaan multi years contract (MYC) atau kontrak tahun jamak dengan target selesai 2023 atau 2024.

Jika rampung, Bendungan ini berpotensi mengairi sawah seluas 21.000 hektare pada dua kabupaten yakni PPU dan Paser.

Selain sawah, 15 desa di dua kabupaten itu juga menggantungkan kebutuhan air dengan Bendungan Telake.

"Kami menginginkan Bendungan Telake itu  bisa diselesaikan secepatnya paling tidak tahun 2022, sehingga bisa mendukung dalam pelaksanaan program food estate yang telah ditetapkan," pungkas Yana.