Ditanya soal Isu Reshuffle Kabinet, Ini Jawaban Risma

Sejumlah nama menteri diisukan masuk dalam rencana reshuffle yang kemungkinan dilakukan Presiden Joko Widodo.

Menanggapi hal itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku sama sekali tidak mengetahui tentang isu reshuffle.

Risma mengatakan, kebijakan mengenai reshuffle kabinet merupakan keputusan mutlak Presiden Jokowi. 

"Aku enggak eroh (enggak tahu). Aku enggak tahu sama sekali, gimana ya, orang aku enggak ngerti apa-apa," kata Risma di Royal Plaza Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/4/2021). 

Adapun terkait isu bahwa dirinya yang mungkin akan digeser ke pos kementerian lain, Risma menanggapinya dengan santai.

"Enakmu kementerian opo? Pendidikan?" ujar Risma yang bergurau sambil bertanya balik kepada wartawan.

Risma mengatakan, dia baru sekitar 4 bulan menjabat sebagai Menteri Sosial di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Untuk itu, ia tak mau memikirkan perihal reshuffle tersebut dan memilih melakukan tugasnya di Kementerian Sosial.

"Ora (enggak) lah. Wong aku baru empat bulan, engkok (nanti) tanggal 23 (April). Kok iso iku loh (kok bisa itu loh)," ujar Risma.

Sebelumnya diberitakan, isu reshuffle di lingkaran Istana berembus usai Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri.

Selain itu, terdapat pula juga isu soal meleburkan Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Riset dan Teknologi, serta pembentukan Kementerian Investasi.

DPR menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Pembentukan dua kementerian itu sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah pada Kamis (8/4/2021), yang membahas surat dari Presiden Joko Widodo mengenai pertimbangan pengubahan kementerian.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, rapat itu menyepakati dua hal.

Pertama, penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Kedua, pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.