Hasil Panen Petani Melimpah, Bupati Blora Tolak Impor Beras

Bupati Blora, Arief Rohman mengaku hasil panen para petani di daerah sudah cukup melimpah. Sehingga, pihaknya tidak akan menggunakan beras impor.

"Kalau masukan dari pemerintah daerah ini, karena melihat hasil panen yang melimpah ini, untuk Blora sih masih bisa tercukupi dari lokal sini ya, kita produksinya berlebih," ucap Arief Rohman saat ditemui Kompas.com di Kantor Bupati Blora, Rabu (17/3/2021).

Menurutnya, pemerintah pusat harus mempertimbangkan ulang rencana untuk mengimpor beras.

"Saya kira harus dipertimbangkan. Ya nanti kita memohon ke pemerintah maupun yang ngurusin itu untuk mengoptimalkan beras lokal dulu," katanya.

Blora surplus beras

Sementara itu, Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Blora, Lilik Setyawan menjelaskan produksi beras di wilayahnya selama setahun mencapai 600.000 ton.

Sedangkan, beras yang dikonsumsi masyarakat tidak lebih 150.000 ton.

"Kita itu produksi berasnya setahun bisa sampai 600.000 ton, yang dikonsumsi seperempatnya, yang lain itu bisa surplus bisa dikirim ke luar daerah," jelasnya.

Maka dari itu, apabila pemerintah pusat benar-benar mengimpor beras, maka harga beras petani lokal akan semakin turun.

"Jadi memang betul, selain menolak impor beras, kita juga harus menolak beras masuk ke Kabupaten Blora," jelasnya.

Lilik mengungkapkan pada Februari 2021 petani Blora mampu menghasilkan sekitar 70.000 ton gabah, dengan luas lahan sekitar 14.000 hektar.

"Kalau nanti Maret puncak panen, diperkirakan akan sekitar 40.000-an hektar panen. Pekan pertama sudah 6.000 hektar, jadi kalau 40.000 hektar ada sekitar 200.000 ton gabah kering panen. Kalau diberaskan mungkin sekitar 150.000 ton," terangnya.

Bulog Pati, salurkan beras lokal ke luar Jawa

Di sisi lain, Kepala Bulog Subdivre II Pati, Yonas Haryadi Kurniawan mengatakan Bulog di karesidenan Pati tidak pernah menerima beras impor.

Bahkan, beras dari para petani se-karesidenan Pati dapat disalurkan ke sejumlah daerah di Kalimantan dan Sumatera.

"Dari tahun ke tahun sebelum masa saya pun, karesidenan Pati tidak pernah menerima impor. Kita wilayah surplus yang biasanya kita suplai daerah tetangga. Tahun 2019, 2020 itu kita suplainya ke Sumatera, Kalimantan. Dan Jawa kita suplai ke Jogja," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak sekitar 1 juta ton pada awal tahun ini.

Klaim pemerintah, impor terpaksa dilakukan untuk menjaga stok beras nasional.

Beras impor akan digunakan untuk menambah cadangan atau pemerintah menyebutnya dengan istilah iron stock. 

Rencana impor beras ini telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas.

Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog, Budi Waseso, mengaku tak mengusulkan impor beras pada tahun ini.

Langkah impor beras ini muncul setelah pihaknya menerima perintah mendadak dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.