Cerita Anak Eks Ketua DPC Demokrat Blora Bujuk Sang Ayah Dukung AHY, tetapi...

KOMPAS.com - Kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang beberapa waktu lalu menyisakan cerita bagi keluarga Yusuf Abdurrohman, putra dari eks Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Blora, Bambang Susilo.

Yusuf mengaku, diriya sempat membujuk ayahnya untuk tidak mendukung KLB. Namun, Bambang ternyata memilih jalan berbeda dan lantang mendukung KLB.

"Ya pernah (membujuk), karena memang Pak Bambang pribadi punya keyakinan sendiri, saya pikir itu hak masing-masing ya. Jadi Pak Bambang punya hak sendiri dan saya punya hak sendiri, jadi ya sudah jalan masing-masing terkait dengan politik," kata Yusuf, Minggu (14/3/2021). 

Beda pandangan soal KLB Demokrat

Yusuf mengakui, soal KLB, dirinya berbeda pendapat dengan sang ayah.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora itu mengaku setia dengan AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Dirinya menganggap, AHY ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sudah sesuai prosedur partai.

Selain itu, di mata Yusuf, AHY juga memiliki kontribusi bagi Partai Demokrat.

"Nyatanya surveinya naik gitu dua kali lipat. Kalau mau nyari yang sempurna ya enggak ada, pasti ada plus minusnya. Tapi kalau sampai hari ini ya bagus-bagus saja, nyatanya di media seperti itu dan buktinya juga ada," katanya.

Meskipun memiliki pandangan yang berbeda, Yusuf mengaku tak terlalu sering membahas politik dengan Bambang.

Namun diakuinya, soal KLB sempat membuatnya bersitegang dengan sang ayah.

"Memang sempat ada debat-debat sedikit enggak apa-apa lah, tapi kan saya tahu sendiri," ujarnya.

Kata Bambang soal KLB 

Seperti diberitakan sebelumnya, Bambang mengungkapkan, banyak poin yang didapat ketika kongres dilaksanakan.

Salah satunya adalah menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Terpilihnya ketua umum baru yakni Bapak Moeldoko untuk memimpin Partai Demokrat," kata Bambang.

Selain itu, Bambang mengatakan, selain pemilihan ketua umum, KLB tersebut juga mengembalikan AD/ART yang dihasilkan pada KLB tahun 2005.

Sehingga, otomatis menghapus jabatan Majelis Tinggi Partai karena dinilai menyebabkan dualisme kepemimpinan.

(Penulis: Kontributor Blora, Aria Rusta Yuli Pradana | Editor: Khairina)