OPD Habiskan Rp 65 M untuk Biaya Operasional dan ATK, Anggota DPRD Bulukumba: Perlu Perampingan

"OPD menghabiskan banyak anggaran. Bayangkan jika setiap tahun mencapai Rp 65 miliar hanya untuk biaya operasional dan ATK," kata Fahidin, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (11/3/2021).

Ia menambahkan, Bulukumba belum butuh OPD yang gemuk. Dengan pola sedang, pelayanan tetap akan lebih baik dan maksimal.

Saat ini, lanjut Fahidin, ada 30 OPD di Bulukumba. Jumlah tersebut bisa dirampingkan 20 OPD saja. 

OPD yang dirampingkan, bisa saja dikembalikan seperti semula, yang sekarang terpisah, disatukan kembali.

"Untuk itu perlu perampingan. Dengan perampingan OPD, pelayanan semakin maksimal dan terpadu. Efesiensi dan efektifitas anggaran bisa terwujud dan terkelola, dengan bertanggung jawab,"tuturnya.

Menurutnya, selama ini kinerja OPD perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ke depan menempatkan seorang pejabat disesuaikan disiplin ilmunya.

Kadis Kominfo Bulukumba HM Daud Kahal mengaku hal tersebut bagian dari kalkulasi anggota DPRD terkait, kelembagaan OPD lingkup pemerintah daerah yang dinilai terlalu gemuk.

"Kami sepakat bahwa itu perlu direstrukturisasi untuk efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah daerah,"jelasnya.

Menurut Daud, banyak OPD berarti akan menyerap banyak anggaran belanja, terutama tunjangan/belanja tidak langsung dan operasional.

"Namun keuntungannya adalah supporting terhadap kerja-kerja pemerintah daerah, secara kelembagaan bisa lebih besar karena tupoksi yang terbagi menurut urusan OPD masing-masing,"bebernya.

Sementara, Wakil Bupati Bulukumba Andi Edy Manaf mengatakan belum mengetahui soal anggaran tersebut.

"Saya belum mengetahui sejauh mana jumlah anggarannya, untuk itu saya akan mempelajari dulu. Apalagi baru lima hari bekerja,"jelasnya.