Penuhi Janji Politik Kedua, Gubernur Bengkulu Gratiskan Biaya Berobat untuk Orang Miskin

BENGKULU, KOMPAS.com - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah kembali memenuhi janji politiknya saat Pilkada yakni memberikan biaya pengobatan gratis untuk masyarakat miskin.

Hal ini ditandai dengan peluncuran Kartu Bengkulu Sejahtera (KBS) kartu ini menampung masyarakat miskin di Provinsi Bengkulu yang belum masuk dalam program BPJS dari APBN.

"Program ini ditarget untuk masyarakat miskin yang biaya kesehatannya belum di-cover oleh BPJS dari APBN jadi disiapkan dari APBD," kata Rohidin Mersyah dalam peluncuran KBS, di Bengkulu, Kamis (11/3/2021).

Sayangnya, meskipun program ini telah diluncurkan, belum didapat data secara resmi berapa jumlah masyarakat miskin yang belum terlayani oleh BPJS yang bebannya dari APBN.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni saat dihubungi via telepon belum menjawab pertanyaan dari Kompas.com mengenai berapa orang masyarakat miskin penerima manfaat KBS.

Peluncuran KBS juga dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di aula Poltekkes Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan itu Budi mendukung program gubernur.

Pihaknya berjanji akan melakukan rekonsiliasi dan evaluasi data terkait adanya masyarakat di Bengkulu yang belum menerima BPJS.

"Kita dukung inisiatif gubernur ini, ini juga evaluasi kami bahwa masih ada rakyat yang belum tercover BPJS. Nanti kita samakan dan rekonsiliasi data. Kami terimakasih pada gubernur yang membantu tugas kami," jelas Budi.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah telah mengeluarkan SK pembebasan tunggakan dan denda pajak kendaraan roda dua.

Selanjutnya memberikan jaminan pengobatan untuk masyarakat miskin yang belum tercover BPJS.

Kedua program tersebut merupakan 18 program prioritas yang disampaikan Rohidin Mersyah dan wakilnya Rosjonsyah dalam Pilkada Desember 2020.

Masih terdapat beberapa janji lain yang menunggu di antaranya pendidikan gratia untuk SLTA, jaminan stabilitas harga pertanian, pupuk murah, bantuan alat pertanian, penurunan status kawasan hutan untuk rakyat dan hutan adat, industri kreatif, dan lainnya.