Dirayu Ikut KLB, Ketua DPC Demokrat di Jateng Ditawari Uang Rp 100 Juta, Ada yang Diajak Kader Partai Lain

KLB yang menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu dinilai ilegal.

Sejumlah ketua DPC Partai Demokrat di Jateng mengaku dirayu untuk ikut dalam KLB di Sumatera Utara itu.

Mereka mengaku mendapat tawaran uang hingga Rp 100 juta agar mau ikut.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pekalongan Mashadi mengaku diajak ikut KLB oleh dua mantan Ketua DPC Partai Demokrat di Jateng.

"Saya ditawari bergabung ikut KLB dengan iming-iming uang DP (down payment) Rp 30 juta langsung. Kalau mau langsung tanda tangan, uang diserahkan. Beberapa kali dibujuk rayu, saya bersikukuh satu tujuan mendukung AHY," kata Mashadi di Hotel Grand Candi Semarang, Jumat (5/3/2021).

Setelah pamitan dari pertemuan itu, Mashadi mengaku dihubungi salah satu ketua DPC Demokrat di Jateng. Menurutnya, ketua DPC Demokrat yang kini telah dipecat itu juga menawarkan hal serupa.

"Dia to the point, bergabung saja. Katanya bahwa Demokrat ini tahun 2024 mau mencalonkan, ini katanya, mencalonkan putranya Bapak Presiden," kata Mashadi.

Namun, Mashadi tak bisa memastikan pernyataan itu. Ia langsung pamit untuk pulang.

Pengalaman serupa juga dialami Ketua DPC Demokrat Kabupaten Pemalang Andika Permadi yang dijanjikan uang Rp 100 juta.

Andika akan diberi uang muka Rp 30 juta jika bersedia ikut KLB.

"Diajak bertemu ketua DPC saat itu masih aktif. Beliau menceritakan awalnya kalau partai Demokrat dipegang Mas AHY akan semakin tenggelam," kata Andika.

Andika menilai, pernyataan itu tak akan terjadi. Ia menuding tindakan yang dilakukan koleganya itu sebagai upaya kudeta.

"Tapi dibantah terus, saya harap teman-teman tetap kompak dan tidak terpengaruh, yang jelas dari hati yang dalam dan tetap setiap dengan AHY," kata dia.

Ketua DPC Demokrat Kota Semarang Wahyu Winarto atau Liluk menyebutkan, kadernya juga dirayu ikut KLB di Deli Serdang.

Namun, para kader menolak ajakan itu.

Sementara itu, Ketua DPC Demokrat Klaten One Krisnata juga mendapat tawaran agar ikut KLB. Namun, pihak yang menawarkan justru kader partai lain.

"Yang menarik dua atau tiga hari lalu ada yang menawarkan saya pribadi, tapi bukan kader Demokrat, saya tidak perlu sebut nama, kader partai lain. Meminta saya ikut KLB dan mengimingi. Enggak usahlah. Kita solid, apa pun kita bersama Pak AHY," jelasnya.

Ketua DPD Demokrat Jawa Tengah Rinto Subekti menegaskan, upaya pemberian uang kepada sejumlah ketua DPC di beberapa daerah itu telah ditindaklanjuti.

Sebanyak dua ketua DPC Demokrat di Jateng yang menawarkan uang telah dipecat.

"Ya (ada) kan ada yang di Plt-kan (diganti)," kata Rinto.

Rinto meminta Kemeterian Hukum dan HAM tak mengesahkan hasil KLB yang menetapkan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai ketua umum.

"Kepada pemerintah dalam hal ini (Kementerian) Hukum dan HAM agar tidak mengesahkan pengurusan KLB yang sedang berlangsung. Kami di Jateng akan siap berdiri di depan membela ketua umum AHY dan Ketua Majelis Tinggi, SBY," katanya.

Rinto menjamin, Demokrat Jateng akan memberi perlawanan jika kepengurusan Demokrat KLB Deli Serdang disahkan. Sebab, KLB itu dinilai tidak sah karena tak sesuai AD/ART partai.

"Partai Demokrat Jateng bersama 35 DPC akan melawan dan setia pada AHY. Semua cara akan kami lakukan," jelasnya.