Gara-gara Ucapan Anggota Dewan, Relawan Covid-19 Bawa Keranda Mayat ke DPRD Bantul

Mereka berdemonstrasi menuntut klarifikasi dari seorang anggota dewan yang menuding pemakaman pasien Covid-19 sudah menjadi proyek di Dinas Kesehatan Bantul.

Relawan yang terdiri dari anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul, Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Bantul, dan tim SAR Kabupaten Bantul datang membawa ambulans.  Demonstran juga membawa keranda mayat.

Pernyataan yang menyinggung relawan Covid-19 itu berasal dari potongan video rekaman acara pernikahan dan khitanan di Kulon Progo, DIY.  

Tidak diketahui waktu pasti video itu direkam.

Dalam video itu, seorang anggota DPRD Bantul memberikan nasihat untuk kedua mempelai yang menyelenggarakan pernikahan. 

Saat itu, anggota dewan itu sempat menyinggung masalah Covid-19. 

"Mati lan urip iku kagungane Gusti. Ora opo-opo di-Covid-ke, opo-opo di-Covid-ke. Bar operasi kanker payudara, penyakit gula, mulih di-Covid-ke. Njur le mendem kaya mendem kirik. Seko dinas kesehatan entuk proyek do sakpenake dewe (Hidup dan mati itu urusannya Tuhan. Tidak ada apa-apa di-Covid-kan, apa-apa di-Covid-kan. Habis operasi kanker payudara, penyakit gula, pulang di-Covid-kan. Lalu menguburnya seperti mengubur anjing. Dari dinas kesehatan dapat proyek semaunya sendiri)," katanya dalam video tersebut.

Ketua FPRB Kabupaten Bantul, Waljito mengatakan, tersinggung dengan pernyataan anggota DPRD Bantul tersebut.

Dia memberi waktu 1 x 24 jam untuk anggota dewan tersebut meminta maaf secara terbuka melalui media massa dan media sosial.

"Dia sampaikan Pemakaman Covid seperti memakamkan anjing. Padahal, SOP sudah jelas tidak akan seperti itu," kata Waljito.

Selain itu, pernyataannya Covid-19 merupakan proyek Dinas Kesehatan Bantul dinilai menyinggung relawan yang selama ini sudah berjuang.

Dia juga mendesak Polda DIY agar menyelidiki politikus tersebut, karena pernyataannya dinilai sebagai penghasutan.

"Kalau memang ini terjadi delik hukum Polda harus segera melakukan penyelidikan, sebab ini kontra terhadap penanganan Covid-19," kata Waljito.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Bantul, Subhan Nawawi, mengatakan telah memanggil anggota dewan tersebut untuk memberikan klarifikasi.

Namun demikian, undangan melalui telepon tidak dijawab.

Subhan juga meminta kepada Badan Kehormatan Dewan untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini.

"Kami selaku anggota dewan prihatin dengan pernyataan itu. Mestinya tidak dilakukan oleh pejabat publik," ucap Subhan.

"Yang jelas hari ini kita undang, saya minta Pak Sekwan (Sekretaris Dewan DPRD Bantul) menghubungi yang bersangkutan," kata dia.

Subhan juga berharap pejabat publik bisa menahan diri saat berbicara di depan masyarakat.

Apalagi saat ini sedang pandemi dan semua pihak termasuk relawan berjuang memutus mata rantai Covid-19.

"Ini menjadi intropeksi kita, mungkin statement-nya guyon, apa pun tidak boleh. Itu tidak boleh. Kita masa pandemi, masa prihatin," ucap Subhan.

Kompas.com sudah mencoba menghubungi anggota dewan yang diduga ada dalam video itu. Namun, telepon dan pesan singkat yang dikirimkan belum direspons.