13 Kepala Suku Pegununungan Tengah Papua Dukung Otsus Diperpanjang

Mereka menyatakan dukungan terhadap perpanjangan UU Otsus atau yang sering disebut dengan Otsus Jilid II.

"Pada hari ini, kami 13 kepala suku pegunungan tengah dalam wadah RKPT di Keerom duduk bersama dan ingin menyampaikan aspirasi tentang Otsus jilid II," Kata Kepala Suku Rukun Keluarga Pegunungan Tengah di Keerom Simon Kossay, melalui rilis, Sabtu (20/2/2021).

Hanya saja ada beberapa poin yang diminta untuk diubah agar kedepan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah lebih bermanfaat dan tepat sasaran untuk orang asli Papua (OAP).

Menurut Simon, percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah sudah bagus tetapi belum merata hingga wilayah pedalaman.

"Kami dari rakyat yang paling kecil di pedalaman butuh pembangunan agar sama dengan kota besar lainnya. Kami juga apresiasi sikap dari Presiden Jokowi yang selalu mengunjungi Papua, tapi kami juga sangat berharap agar warga kami yang berada di pedalaman, daerah terpencil untuk diperhatikan," kata dia.

Sedangkan Vincentius Himan, sekretaris RKPT, mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang telah melayani orang asli Papua (OAP) selama 21 tahun.

Ia memandang masyarakat Papua masih membutuhkan Otsus untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Indonesia.

"Harapan kami sebagai masyarakat tidak tahu terlalu banyak, cukup berikan waktu dan tempat untuk menyampaikan aspirasi, bilamana atau jika Otsus berlanjut," kata dia.

Ia menginginkan dalam revisi UU Otsus dicantumkan aturan yang menyatakan seluruh jabatan kepala daerah hingga tingkat kelurahan harus diisi oleh orang asli Papua (OAP).

Selain itu, harus juga ada keberpihakan dalam penyediaan tempat tinggal untuk OAP.

Minta pengawasan otsus

Namun Vincentius juga menginginkan pemerintah pusat untuk membuat sistem pengawasan yang ketat terkait penerapan Otsus.

"Sangat perlu keterbukaan dimata publik untuk OAP dalam segala hal, lebih khusus bantuan dana Otsus di daerah terpencil. Kami juga mohon dengan hormat kepada Bapak Presiden Jokowi  agar membentuk lembaga independen untuk mengawas dan monitoring pembangunan di daerah, jangan saja menerima laporan asal bapak senang," kata dia.

Keterlibatan tokoh masyarakat, adat dan agama, sambung Vincentius, juga penting untuk dituangkan dalam penerapan Otsus jilid II agar pelaksanaannya lebih transparan.

"Kami masyarakat mendorong pemerintah untuk segera mengaudit program Otsus agar masyarakat merasa lega dan mengetahui bersama sasaran tepat, tidak hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu," kata Vincentius.

Para kepala suku yang tergabung dalam FKPT Keerom di antaranya, Kepala Suku Mee di Keerom Piet Giay, Kepala Suku Mamberamo Tengah di Keerom Pius Wanimbo, Kepala Suku Yahukimo di Keerom Markus Asso, Kepala Suku Tolikara Paleli Enembe, sekretaris II RKPT Wim Mabel dan Y Riantus W wakil RKPT.