Soal Pembangunan Jembatan di Sungai Maidang, Pemkab Sumba Timur Tunggu Respons Pemerintah Pusat

Sungai di Desa Maidang, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Sumba Timur, itu menjadi viral lewat sebuah video di media sosial.

Video berdurasi 3 menit 30 detik tersebut memperlihatkan beberapa guru bergantian menyeberangi sungai selebar 50 meter dibantu sejumlah warga.

Guru-guru itu terlihat kesulitan, bahkan ada yang hampir terseret derasnya arus sungai.

"Kali Maidang itu adalah kali besar. Dan, memang selama ini kalau harap APBD kabupaten sih, kita tidak terlalu punya kemampuan (untuk membangun jembatan penghubung)," kata Domu kepada Kompas.com, melalui sambungan telepon, Rabu (17/2/2021) sore.

Menurut Domu, Pemkab Sumba Timur melalui Dinas PUPR sudah mengajukan proposal agar pembangunan jembatan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Namun, hingga saat ini pemerintah pusat belum merespons proposal tersebut.

"Ini sebetulnya lewat APBN. Sudah diajukan, tapi belum (direspons pemerintah pusat)," ujar Domu.

Domu mengungkapkan, pihaknya akan kembali mengajukan proposal kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jembatan penghubung di Sungai Maidang.

Sebab, kondisi Sungai Maidang sangat rawan pada musim hujan.

"Dengan viral begini, kami akan berupaya untuk (mengajukan proposal) ke APBN," kata Domu.

Terkait infrastruktur jalan, kata dia, akses menuju Desa Maidang sudah dibuka pada 2002.

"Kita sudah buka jalan tahun 2002 itu. Dari Tabundung-Malahar-Karita-Kukitalu-Maidang- Waingapu. Sudah buka jalan, tapi sudah rusak sekarang," ungkap Domu.

Ia menambahkan, akses jalan raya menuju Desa Maidang akan menjadi perhatian pemerintah daerah pada waktu mendatang.

Sebelumnya, Pemda Sumba Timur melakukan pembenahan infrastruktur jalan secara bertahap di wilayah tersebut. Namun, saat ini APBD Sumba Timur sudah dilakukan refocusing untuk penanganan Covid-19.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumba Timur, Yulius Ngenju membenarkan pihaknya sudah mengajukan proposal kepada pemerintah pusat melalu Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Nasional (P2JN).

Namun, proposal yang diajukan pada 2018 tersebut belum ditanggapi pemerintah pusat.