Jokowi Sebut PPKM Tidak Efektif, Ini Kata Ridwan Kamil

Pria yang akrab disapa Emil itu berpendapat, PPKM tidak efektif lantaran akurasi data kasus Covid-19 yang tidak tepat.

Sebagai contoh, banyak penambahan kasus di Jabar yang mayoritas kasus lama.

Bahkan, Emil menyebut, ada 10.000 kasus di Jabar yang belum diumumkan oleh pemerintah pusat.

"Saya duga kita membahas data yang kurang tepat. Misalnya (di Jabar) ada 3.000 kasus, padahal 2.000-nya kasus lama. Sehingga kenaikan itu tidak seakurat realita di lapangan. Masih ada lebih dari 10.000 kasus belum terumumkan coba. Jadi datanya sudah ada, terus kapan diumumkan kita juga tidak tahu," kata Emil dalam peresmian Puskesmas Juara di Kabupaten Bekasi, Senin (1/2/2021).

Menurut Emil, akurasi data itu membuat penilaian terhadap kebijakan PPKM menjadi tidak obyektif.

Emil mengusulkan agar pemerintah segera memperbaiki sistem pendataan, agar tidak salah dalam mengambil kebijakan.

Menurut Ridwan Kamil, penegakkan protokol kesehatan di Jabar sudah cukup membaik.

Dari 50 persen, tingkat kedisiplinan warga menjadi 83 persen.

Sementara keterisian rumah sakit turun dari 80 persen menjadi 70 persen.

"Jadi membaik kalau bicara data per data. Tapi kalau dibahasnya kasus aktif, maka saya akui kasusnya memang naik. Tapi ndungaiknya tidak orisinil tapi tercampur. Perbaikan data menjadi urgen, supaya kita tidak salah menganalisis dan mengomentari," kata Emil.

Di luar aspek kesehatan, Emil menuturkan, pemerintah juga tidak bisa mengenyampingkan aktivitas ekonomi masyarakat yang kembali terhambat akibat penerapan PPKM.

"Tapi kita tidak mau lengah, PPKM ini jangan lama-lama, soalnya kasian ekonomi kan. Makanya penegakkannya dua minggu ke depan harus lebih giat, supaya bisa memutus PPKM. Tapi kalau dua minggu ke depan masih belum maksimal, nanti berjilid-jilid lagi seperti sinetron, kan kasihan warga," kata Ridwan Kamil.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut penerapan PPKM untuk menekan laju penularan Covid-19 tidak efektif.

Hal itu disampaikan Jokowi melalui video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

“Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata Jokowi.

Dia mengatakan, implementasi PPKM yang semestinya membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat tak mampu melakukan kedua hal tersebut.

Untuk itu, ia meminta ke depannya implementasi PPKM diperkuat dan para menteri serta kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangannya.