Masih Ada ASN Jember yang Gajinya Belum Cair, Wabup: Takut Terjadi Implikasi Hukum

"Sebagian ada yang sudah cair, ada sebagian yang masih belum," kata Muqit usai rapat paripurna di DPRD Jember, Jumat (29/1/2021).

Menurutnya, pencairan gaji itu mengikuti arahan Bupati Jember Faida.

Muqit mengatakan, pencairan gaji itu belum merata karena ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang khawatir bakal terjadi masalah hukum.

“Kemudian yang belum menurut saya masih ada kekhawatiran payung hukum,” terang dia.

Muqit tak mengetahui secara pasti ASN dari OPD mana saja yang gajinya belum cair. Tetapi, sebagian OPD memilih berhati-hati untuk mencairkan gaji pegawai.

“Mereka berhati-hati, takut terjadi implikasi hukum di kemudian hari,” tambah dia.

Ia menambahkan, arahan bupati untuk mencairkan gaji juga memiliki pertimbangan dan dasar. Jadi, tergantung OPD masing-masing menyikapi kebijakan itu.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jember Yuliana Harimurti menambahkan, pencairan gaji berasal dari pengajuan OPD.

“Semua saya cairkan melalui rekening bendahara OPD dan langsung di-payroll ke masing-masing PNS,” tutur dia.

“Ini hajat hidup orang banyak agar gak terjadi pertengkaran siapa yang harus tanda tangan SPM (surat perintah membayar) gaji,” tambah Yuliana.

Selain itu, pihaknya juga selau melapor kepada Kemendagri terkait perkembangan pencairan gaji.

“Semoga OPD paham bahwa gaji jangan dihambat,” imbuh dia.

Sebelumnya, Sekda Jember Mirfano mempertanyakan prosedur pencairan gaji tersebut. Ia mengingatkan, proses pencairan gaji lebih berhati-hati agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari.

Sebab Perbup yang dikeluarkan Bupati Jember belum difasilitasi oleh gubernur. Padahal, dalam Pasal 88 Permendagri 120 Tahun 2018, seluruh perkada atau perbup harus difasilitasi oleh gubernur, tanpa pengecualian.

“Kami bersyukur sudah bisa menerima gaji Januari. Tapi kalau ada yang salah di belakang hari, kan kasihan Kepala BPKAD yang harus menanggung risiko sendirian,” ucap dia.