Fakta Wakil DPRD Sulut Seret Istri dengan Mobil, Dicopot dari Jabatan hingga Minta Maaf pada Keluarga

Diduga mobil tersebut adalah milik Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, James Arthur Kojongian (JAK).

Sementara perempuan yang mengadang mobil tersebut diduga bernama Michaela Paruntu, istri dari Jamer Arthur. Diduga peristiwa tersebut dilatarbelakangi oleh masalah keluarga.

Sempat membantah

Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian membantah pengemudi mobil di video itu adalah dirinya.

"Nintau sapa itu (tidak tahu siapa itu). Bukan toranglah (kami) lah. Kenapa kalian (wartawan) sudah banyak sekali," kata James sambil berlalu meninggalkan wartawan dan menuju ruang kerjanya.

Sementara itu Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulut, Sandra Rondonuwu mengatakan, pihaknya akan mengkaji kasus tersebut dalam waktu dekat.

"BK adalah lembaga yang menangani tetang persoalan etika dan moral anggota DPRD, bukan lembaga hukum. Tugas kami, akan melihat dan mengkaji hal-hal yang dilakukan anggota DPRD. Kami sudah bicarakan bagaimana penanganannya, apa-apa saja yang melanggar," ungkap Sandra.

Sedangkan Kapolres Tomohon AKBP Bambang Ashari Gatot mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima laporan terkait sebuah video tersebut.

"Sementara belum ada laporannya. Karena masuk delik aduan," kata Bambang lewat pesan singkat saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (26/1/2021).

Ia menyebut, jika ada orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban melapor, jelas akan diproses.

"Oh iya tentu diproses kalau ada laporan. Karena delik aduan," ujarnya.

"Kami sifatnya menunggu laporan dari dari keluarga," tambah Bambang.

Pemberhentian legislator dari daerah pemilihan Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara disampaikan langsung oleh Wakil ketua DPD I Partai Golkar Sulut bidang Organisasi, Feryando Lamaluta kepada wartawan, Rabu (27/1/2021).

"Dengan arif dan bijaksana mengambil sikap menonaktifkan kader Partai Golkar berinisial J dari jabatannya sebagai Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulut periode 2020-2025," kata Lamaluta.

Menurut dia, keputusan tersebut merupakan hasil rapat pimpinan harian terbatas yang dipimpin Ketua DPD I Partai Golkar Sulut Christiany Euginia Paruntu.

"Dan demi menjaga marwah dan wibawa Partai Golkar, kami akan meminta kajian dari Bidang Hukum untuk memutuskan langkah selanjutnya," ujar Lamaluta.

"Keputusan ini yang bisa kami lakukan saat ini, supaya masyarakat juga bisa tahu bahwa Partai Golkar dapat menyikapi dengan bijak dan arif tentang persoalan yang ada," ujar Lamaluta.

Saat dikonfirmasi, Rabu (27/1/2021), James menyampaikan permintaan maaf pada istrinya Michaela Elsiana Paruntu dan seluruh keluarga besarnya serta masyarakat Sulawesi Utara dan Indonesia.

"Kekhilafan dan tragedi tidak pernah kita inginkan. Saat ini saya dan keluarga akan memperbaiki hal yang salah yang telah terjadi. Saya minta maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa sedih dan menjadi tragedi dalam bahtera rumah tangga saya," ujarnya melalui pesan singkat saat dikonfirmasi, Rabu pukul 17.24 Wita.

"Saya minta maaf kepada istri tercinta dan seisi keluarga, dan kepada seluruh rakyat Sulut dan Indonesia," tulisnya lagi.

Selain itu mengatakan jika belum mendapatkan informasi resmi dari Partai Golkar terkait pencopotan dirinya sebahai Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulut.

Menurutnya seharusnya Partai Golkar Sulut meminta klarifikasi terlebih dulu kepada dirinya sebelum menggelar jumpa pers.

"Sampai saat ini, pengurus Golkar Sulut belum meminta klarifikasi kepada saya. Saya sangat menjunjung tinggi keputusan partai, tapi setidaknya partai memanggil saya hadir dalam rapat internal terbatas pengurus DPD I," ungkap JAK.

James juga mengatakan apapun yang terjadi kepadanya dan keluarga akan menjadi tanggung jawabnya.

"Semua ada konsekuensi. Peristiwa ini menjadi renungan batin bagi pribadi saya, istri saya dan semua yang terkait," jelasnya.

Ia juga meminta agar partai bisa membedakan urusan organisasi partai dan kehidupan pribadi. Karena apa yang dilakukannya bukan kasus korupsi atau kejahatan berat.

"Saya berharap, proses ini bisa dilihat partai bukan sebagai kasus korupsi atau kejahatan berat. Ini bagian dari kehidupan saya, dan partai harus membedakan mana urusan organisasi partai dan kehidupan pribadi," tandasnya.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Skivo Marcelino Mandey | Editor : Khairina, Dony Aprian)