Garut Dinilai Paling Tidak Disiplin Jaga Jarak, Begini Respons Wabup

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan bahwa penilaian itu adalah hasil evaluasi yang obyektif.

“Ini hasil evaluasi yang obyektif yang tentu harus ditanggapi bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh seluruh masyarakat Kabupaten Garut dengan pemerintah sebagai penggeraknya,” ujar Helmi kepada wartawan, Selasa (19/1/2021).

Helmi menuturkan, evaluasi yang disampaikan oleh Pemprov Jabar dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menjadi masukan bagi pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dituntut untuk bisa lebih membuat langkah-langkah perencanaan agar aturan menjaga jarak bisa diperhatikan oleh semua masyarakat.

“Kita terus melakukan imbauan untuk menjaga jarak dalam setiap kesempatan, sekaligus mengupayakan penegakan Perbup tentang penegakan disiplin,” kata Helmi.

Menurut Helmi, saat ini Tim Gugus Tugas sudah melakukan langkah-langkah strategis seperti membatasi kegiatan pernikahan, penutupan tempat wisata hingga pemantauan aturan bekerja dari rumah untuk instansi pemerintahan dan swasta.

“Pak Kapolres sudah memimpin penertiban tempat-tempat yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan dan kegiatan-kegiatan lain seperti kantor-kantor pemerintah dan swasta,” kata dia.

Helmi mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti evaluasi tersebut secara berkala, termasuk berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Gugus Tugas Kabupaten Garut.

“Kita tentu menindaklanjuti secara berkala berdasarkan hasil evaluasi dari Pak Gubernur dan Gugus Tugas di Kabupaten,” kata Helmi.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan daerah di Jabar dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Evaluasi terutama pada dua hal, yaitu kepatuhan memakai masker dan kepatuhan menjaga jarak.

Untuk kepatuhan memakai masker, daerah yang terendah tingkat kepatuhannya adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran pada urutan ketiga.

Sementara, untuk kepatuhan menjaga jarak, tiga daerah yang paling rendah kepatuhannya adalah Kota Depok, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Garut di urutan ketiga.