Antisipasi Dampak Bencana, Pemkab Wonogiri Bentuk Tagana dan Desa Tangguh Bencana

KOMPAS.com – Banyaknya titik rawan bencana di Wonogiri membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri berjanji untuk selalu hadir di tengah masyarakat untuk proses edukasi dan pendampingan.

“Proses mitigasi bencana sudah kami lakukan dengan dibentuknya Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Desa Tangguh Bencana beberapa waktu lalu,” kata Bupati Wonogiri Joko Sutopo dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (15/12/2020).

Kabupaten Wonogiri sendiri merupakan daerah dengan banyak titik bencana. Menurut hasil pemetaan kebencanaan, kabupaten ini memiliki setidaknya 143 titik yang masuk zona merah bencana alam.

Proses pembentukan Desa Tangguh Bencana ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk membangun ketangguhan masyarakat terhadap potensi bencana yang ada.

Untuk teknis pelaksanaannya, Bupati yang akrab disapa Jekek ini menerangkan pihaknya bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonogiri dan para relawan.

“Mitigasi kebencanaan itu bukan sesuatu yang sifatnya elementer, tapi teknis dan terstruktur. Maka harus dilakukan dengan tepat,” sambungnya.

Disinggung mengenai kesiapan Desa Tangguh Bencana, Jekek menuturkan prosesnya sudah mencapai 90 persen di daerah-daerah rawan bencana.

“Kami juga melatih masyarakat untuk melakukan kesiapsiagaan diri, sehingga bila terjadi bencana, warga yang tinggal di desa tangguh bencana sudah melakukan serangkaian persiapan dan penanganan,” imbuh Jekek.

Selain itu, berdasarkan keterangan Jekek, warga desa di daerah siaga bencana juga sudah dilatih untuk mengantisipasi bencana alam sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing.

“Pelatihan menyesuaikan jenis bencana alam yang akan dialami desa, bisa jadi tanah longsor, banjir, angin kencang, hingga kekeringan,” jelasnya.

Tak hanya melatih kesiagaan warga, Pemkab Wonogiri menyiapkan pula manajemen dasar kebencanaan, menggerakkan potensi relawan untuk ketangguhan masyarakat, serta pembuatan peta dan dokumen kerawanan bencana.

Selain itu, warga juga diberikan pengetahuan tentang kajian risiko, standar pelayanan dasar bencana, struktur komando darurat, pengenalan peralatan dasar kebencanaan, hingga rencana tindak lanjut.