Mahasiswa Protes Biaya Wisuda Daring Mahal, Wakil Rektor: Yang Protes Ikut Tahun Depan Saja

Para mahasiswa yang berdemonstrasi di depan Gedung Rektorat Unija Sumenep itu tak terima harus membayar biaya wisuda senilai Rp 750.000.

Biaya itu dinilai terlalu mahal karena wisuda digelar secara daring dari rumah masing-masing.

Wakil Rektor III Unija Mujib Jannan menjelaskan, biaya wisuda itu telah disesuaikan dengan kebutuhan selama penyelenggaraan wisuda.

Bahkan, pihak universitas telah memotong biaya yang harus dibayar para calon sarjana itu. Sebelumnya, biaya wisuda dipasang seharga Rp 800.000.

Pihak universitas memotong biaya wisuda sebesar Rp 50.000 setelah mendengar keluhan para calon sarjana.

Mujib menanggapi santai protes mahasiswa itu. Sebab, rektor telah memutuskan wisuda tetap digelar.

"Kalau ada yang protes itu biasa. Tapi keputusan rektor bahwa wisuda akan tetap digelar meskipun ada mahasiswa yang menolak soal biaya," ujar Mujib.

Ia pun tak mau ambil pusing dengan mahasiswa yang keberatan dengan biaya wisuda itu. Mahasiswa yang tak terima bisa mengikuti wisuda tahun depan.

"Tahun depan masih ada wisuda lagi. Silakan yang protes ikut tahun depan saja," tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa menggelar demonstrasi di depan Gedung Rektorat Unija Sumenep. Beberapa mahasiswa bahkan membakar toga yang hendak dipakai saat wisuda daring sebagai bentuk protes karena biaya yang mahal.

Koordinator aksi, Junaidi mengatakan, masing-masing calon sarjana wajib membayar biaya wisuda sebesar Rp 750.000.

Nilai itu dianggap tak sesuai dengan konsep wisuda daring yang diikuti calon sarjana dari rumah masing-masing.

"Kami menilai biaya itu terlalu mahal dan memberatkan calon sarjana. Apalagi ekonomi masyarakat saat pandemi ini serba tidak menentu," ujar Junaidi saat dihubungi, Kamis.

Menurut Junaidi, pihak universitas tak transparan membeberkan kegunaan dana wisuda tersebut. Tiba-tiba, pihak universitas mengumumkan setiap calon sarjana wajib membayar Rp 750.000.

"Andaikan transparan, kami para calon sarjana bisa terima. Ini tidak transparan untuk apa saja," kata Junaidi.

(KOMPAS.com/Taufiqurrahman)