Bupati Garut Senang DPR Dukung Gunung Cikuray Jadi Taman Nasional

“Kita senang saja DPR ikut mendukung, mereka juga kan lebih dekat dengan Kementerian,” jelas Rudy kepada Kompas.com, Kamis (19/11/2020) siang saat ditemui di Fave Hotel Garut.

Rudy mengungkapkan, karena kewenangan perubahan status tersebut ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DPR-RI tentu bisa lebih dekat dengan Kementerian. Pemerintah Daerah sendiri, sudah berupaya melakukan pengajuan perubahan status tersebut.

“Kita sudah ajukan (perubahan status), kewenangannya kan ada di kementerian, kita hanya mengajukan,” katanya.

Rudy menegaskan, perubahan status Gunung Cikuray menjadi taman nasional ini, merupakan kepentingan pemerintah daerah sejak dulu. Hanya, memang ada kriteria-kriterianya yang harus dipenuhi.

“RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kan memberi dukungan untuk itu, dan kami sesuai dengan RTRW, berfungsi lindung, daripada sekarang dijarah tidak dilakukan langkah-langkah preventifnya,” katanya.

Tawaran pelestarian

Dihubungi terpisah, Ketua Konsorsium Penyelamatan Cikuray, Usep Ebit Mulyana yang sejak awal mengangkat isu taman nasional Gunung Cikuray menyampaikan, tawaran taman nasional bagi para aktivis lingkungan di Garut, adalah sebuah tawaran untuk pelestarian dan pemanfaatan kawasan Gunung Cikuray.

“Jadi kalau pemerintah daerah punya ide lain, ayo kita diskusikan dengan membawa bahan kajian masing-masing,” katanya.

Konsorsium sendiri, menurut Ebit telah memulai tahapan kajian taman nasional dengan menggelar Focus Grup Discussion (FGD) di Hotel Harmoni Garut pada Senin (16/11/2020) lalu. Ini menjadi bukti keseriusan Konsorsium dalam memberikan tawaran pelestarian dan pemanfaatan kawasan Gunung Cikuray pada pemerintah daerah.

“Pemda harusnya membuat kajian, kita ingin taman nasional Gunung Cikuray ini menjadi yang terbaik diantara taman nasional lain dengan pola pengelolaan bersama masyarakat,” katanya.

Ebit menyampaikan, sosialisasi dan penyadaran lingkungan hidup dan menjaga kelestarian lingkungan, tidak hanya menjadi tugas masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan. Namun, hal itu menjadi tugas pemerintah juga. Apalagi, di tingkat kabupaten ada dinas teknis yaitu Dinas Lingkungan Hidup.

“Dinasnya sudah ada, anggarannya juga ada, harusnya bisa digunakan dengan baik untuk sosialisasi dan penyadaran lingkungan sampai menjaga kelestarian lingkungan,” katanya.