Jaga Netralitas, DPRD Jember Minta Pendamping Bansos Tak Pakai Atribut Paslon

DPRD Jember meminta para pendamping bantuan sosial itu bersikap netral selama penyelenggaraan Pilkada Jember.

Sebab, ada relawan Pemkab Jember yang memakai masker bergambar calon petahana saat membagikan bantuan sosial. Hal ini dinilai melanggar etika penyaluran bantuan saat pilkada.

“Tolong dijaga kode etiknya, jangan dipakai simbol-simbol calon tertentu,” kata anggota DPRD Jember Nur Hasan dalam rapat dengar pendapat di DPRD Jember, Kamis.

Nur Hasan menerima laporan berupa video dan foto seorang pendamping yang memakai atribut salah satu pasangan calon saat membagikan bantuan sosial.

Pihak yang membagikan bansos itu merupakan relawan yang direkrut Pemkab Jember.

“Relawan yang diangkat menjadi penyalur bantuan itu, kalau ada seragam, pakai seragam,” terang politisi PKS tersebut.

Para relawan diharapkan tak memakai baju atau jaket bergambar paslon tertentu. Seharusnya, atribut yang mereka gunakan memiliki logo Pemkab Jember.

Sementara itu, koordinator PKH Kabupaten Jember Otong Muji Nugroho menambahkan para pendamping terus berupaya menjaga netralitas.

“Kami sudah diberi instruksi tegas oleh kepala dinas untuk tidak berpolitik praktis,” terang dia.

Namun, lanjut dia, petugas bantuan sosial di Jember tidak hanya PKH. Namun, ada juga relawan yang dibentuk Pemkab Jember.

“yang kami rasa ketika ada apa-apa, selalu PKH yang disudutkan,” terang dia.

Padahal, terdapat 390.000 penerima bantuan dari berbagai program di Jember. Sementara penerima program PKH sebanyak 110.000 orang.

Menurut Otong, terdapat 368 pendamping PKH di berbagai kecamatan di Jember.

Ia berharap, pengawasan dilakukan kepada pendamping program bantuan lainnya, tak cuma PKH.

“Kami sudah optimal dan maksimal menjalakan,”ujar dia.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Jember Wahyu S Handayani enggan memberikan komentar. Ia langsung pulang dan enggan menjawab pertanyaan pewarta setelah rapat selesai.