Debat Pilgub Jambi, Walhi Sebut Semua Cagub Beri Karpet Merah untuk Investor Tambang

Solusi yang ditawarkan cagub Cek Endra dan Al Haris dalam debat kandidat, Minggu malam (24/10/2020) belum menyentuh persoalan ekonomi rakyat yang berkelanjutan.

"Fokusnya itu menyelesaikan persoalan perusahaan batu bara, bukan mencari solusi untuk energi baru terbarukan," kata Direktur Walhi Jambi Rudiansyah di kantornya, Senin (26/10/2020).

Seharusnya, cagub memperkuat Perda Energi Baru Terbarukan (EBT) Jambi untuk mendukung pengurangan gas rumah kaca dan perubahan iklim.

Semangat meninggalkan energi kotor atau fosil sudah tertuang dalam rencana kerja Presiden Jokowi, bahkan global mendorong EBT.

Pertambangan batu bara telah merusak lingkungan. Secara ekonomi juga tidak dapat dirasakan masyarakat secara langsung.

Menurut catatan kita, perusahaan batu bara baru 20 persen mereklamasi lubang-lubang raksasa. Itu pun hanya ditutup dengan tanah, tidak melakukan revegetasi.

Solusi yang ditawarkan kandidat adalah dengan membuat jalan khusus batu bara, memberi sinyal keberpihakan kepada pemilik modal.

Rencana jalan khusus batu bara sudah muncul saat Gubernur Hasan Basri Agus (HBA). Namun belum memenuhi studi kelayakan, sehingga tidak dapat direalisasikan.

Solusi lain adalah dengan membangun PLTU mulut tambang, sementara rasio elektrifikasi Jambi sudah 98 persen, juga diduga untuk kepentingan pemilik modal.

"PLN sampaikan ke kita bahwa energi sudah surplus. PLTU itu akan menjadi kepentingan investasi, bukan masyarakat," kata Rudi menegaskan.

Pertambangan batu bara telah merusak ekosistem air, udara dan alih fungsi lahan pertanian. Masyarakat akhirnya tidak berdaulat secara ekonomi.

Dalam debat kandidat Pilgub Jambi, Minggu malam (24/10/2020), jalan khusus tambang batu bara menjadi solusi untuk mengurai kemacetan dan korban jiwa dari angkutan batu bara.

Al Haris, cagub nomor urut 3 memunculkan solusi jalan khusus batu bara untuk mengurangi kemacetan dan debu angkutan batu bara.

Menurut Cek Endra, tidak hanya jalan khusus, dia juga telah memberi izin PLTU mulut tambang dengan kapasitas 300×2 megawatt, untuk membantu defisit energi nasional.

"Ketika PLTU mulut tambang bekerja, maka jumlah angkutan batu bara Sarolangun-Jambi akan berkurang," katanya.

Menurut Sukma Reni, Manager Komunikasi KKI Warsi, jalan khusus batu bara akan memunculkan konflik lahan baru.

Masalah lainnya adalah bahwa jalan tersebut akan mengiris kawasan hutan sehingga akan berdampak lagi pada kerusakan ekologi.

Selanjutnya, PLTU adalah energi kotor yang melepas banyak karbon dan berpengaruh pada perubahan iklim.

Seharusnya, kata Sukma, kandidat mengembangkan EBT. Cahaya matahari dan air di Jambi sangat bisa dikembangkan untuk teknologi energi terbarukan.