Komentar Warga soal Wali Kota Tasikmalaya yang Ditahan KPK

Informasi tersebut langsung menyebar dan menjadi pembicaraan di kalangan warga Tasikmalaya.

Enjang Zenal Mutaqqin (50) mengaku terkejut dengan penahanan Budi Budiman yang dinilai mendadak.

Meski Budi telah lama ditetapkan sebagai tersangka, penahanan dilakukan saat Budi tengah gencar menangani pandemi virus corona.

"Sebagai warga, saya merasa terkejut karena selama ini Pak Wali selalu muncul dalam setiap kegiatan upaya penanganan Covid-19," kata Enjang saat ditemui pada Jumat sore.

Enjang mengatakan, selama ini Budi dikenal baik kepada warga.

Selain itu, Budi diketahui memiliki banyak prestasi, terutama dalam kegiatan pembangunan.

"Saya sendiri merasakan apa yang telah dilakukannya semasa menjabat sebagai Wali Kota Tasikmalaya," kata dia.

Hal senada diutarakan warga lainnya, Andri (34). 

Menurut dia, banyak pembangunan yang dilakukan oleh Budi selama menjabat sebagai Wali Kota dalam dua periode terakhir.

"Zaman dia, di Tasik ada bandara dan ada kampus negeri. Saya merasa prihatin dengan penahanan Pak Budi sebagai tersangka oleh KPK," ujar Andri.

Sementara itu, salah satu tokoh ulama di Kota Tasikmalaya, ustaz Yanyan Albayani mengimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu gaduh dengan penahanan Wali Kota Tasikmalaya.

Ia meminta masyarakat menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK.

"Kita juga minta KPK menanganinya dengan benar. Tak boleh ada unsur politik. Ini diproses hukum murni, bukan sekadar pesanan," kata dia.

Sebagai ulama, Yanyan menilai, Wali Kota Tasikmalaya cukup dekat dengan kalangannya.

Banyak perhatian yang diberikan kepada pesantren.

Budi ditetapkan tersangka pada tahun lalu.

Tim KPK sempat menggeledah ruang kerja Budi pada 2018.

Budi diduga telah memberi suap senilai total Rp 700 juta kepada Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo.

Suap tersebut diduga agar Kota Tasikmalaya mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Keuangan.