Seorang Kepala Desa Diduga Hamili Staf, Warga Tuntut Harus Mengundurkan Diri

MAUMERE, KOMPAS.com - Kepala Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, berinisial ABL dilaporkan ratusan masyarakat ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nita, pada Senin (5/10/2020).

Ia dilaporkan karena diduga menghamili salah seorang staf desa itu.

Ratusan masyarakat yang mendatangi Kantor BPD Nita ini merupakan keluarga dari korban.

Mereka datang di kantor BPD Nita untuk mendesak kepala desa mengundurkan diri dari jabatan atas perilaku amoralnya.

Perwakilan dari keluarga korban, Son Botu mengatakan, pihaknya meminta BPD Nita segera melaksanakan kewenangannya untuk menindaklanjuti laporan keluarga terkait perbuatan amoral ABL yang diduga menghamili VDW.

"Kami minta BPD segera menindaklanjuti laporan dan tuntutan keluarga korban," kata Son kepada awak media, Senin siang.

Son meminta, melalui BPD agar ABL tidak lagi membangun komunikasi dengan VDW baik melalui sambungan telepon atau bertemu muka.

Soni Padeng, perwakilan Aliansi Pemuda Desa Nita, mengatakan, sebagai perwakilan pemuda, pihaknya merasa kecewa dengan perilaku pemimpin di wilayah itu yang telah mencoreng nama baik Desa Nita.

Soni berharap adanya penyelesaian masalah secara adat istiadat melalui lambaga adat desa juga secara pemerintahan melalui BPD.

"Kami minta masalah ini harus diselesaikan secara adat lewat Lembaga Adat Desa Nita. Dulu seorang ketua RT berbuat begini juga dihukum, sekarang seorang kepala desa juga berbuat yang sama, mesti dihukum. Tidak ada orang yang kebal hukum," ungkap Soni.

Soni mengungkapkan, persoalan kepala desa itu sudah ada rujukan hukum yakni di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Desa, pada poin yang mengatur tentang keamanan dan ketertiban desa sehingga perlu dilihat untuk diambil langkah-langkah selanjutnya.

"Kami orang muda Desa Nita meminta masalah Kades ini segera ditindaklanjuti. Apalah artinya Desa Nita jika masalah ini terjadi. Ada 2 lembaga besar BPD dan Lembaga Adat, kami sangat menghargai untuk menyelesaikan," ungkap Soni.

Ketua BPD Nita, Herman Ranu, kepada warga masyarakat yang merupakan keluarga korban mengatakan, sesuai dengan kewenangan lembaga BPD, pihaknya akan memproses pengaduan tersebut.

Herman menyebut, selama ini pihaknya sudah mendengar informasi itu, tetapi masih sebatas isu.

"Sebagai BPD kami akan merespons ini. Tindakan kami akan mengundang tokoh masyarakat dan lainya. Kami akan berdiskusi dan bersurat kepada Bupati Sikka. Apakah kami masih mempercayakan dia sebagai pemimpin atau bagaimana. Ini juga kami akan meminta dukungan dari masyarakat," ungkap Herman.