3 Saran Mitigasi ke Pemkab Garut, Atasi Potensi Tsunami 20 Meter di Selatan Jawa

Yudi Indratno, Koordinator Kelompok Kajian Masyarakat Peduli Bencana, mengungkapkan, dari kajian yang dilakukannya, ada tiga rekomendasi yang bisa dilakukan pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana.

“Yang pertama, pemerintah daerah harus segera menyusun rencana tindak kontijensi tsunami, mengidentifikasi rencana tempat evakuasi dan terakhir adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di tujuh kecamatan yang ada di sepanjang pantai Garut Selatan,” katanya, Selasa (29/9/2020), usai diskusi mitigasi bencana tsunami di Kedai Kopituin.

3 mitigasi bencana

Rencana tindak kontijensi, menurut Yudi, mengatur tiga hal besar dalam mitigasi bencana. Tiga hal tersebut adalah soal kebijakan dan strategi mitigasi, perencanaan sektoral, hingga rencana tindak lanjut dari mitigasi bencana.

“Rencana kontijensi ini juga akan mengidentifikasi stakeholder terkait, hingga tugas pokok dan fungsinya, rencana kontijensi ini harus disepakati semua pihak dan ditandatangani semua pihak dan bisa ditindaklanjuti oleh para pihak,” katanya.

Karenanya, rencana kontijensi, menurut Yudi harus bersifat detail, merinci dari mulai kebijakan, strategi pelaksanaan mitigasi hingga peran dan fungsi stakeholder terkait. Dengan begitu, stakeholder terkait sudah bisa langsung bergerak melaksanakan tugas dan fungsinya saat terjadi tsunami berikut dukungan alat hingga logistiknya.

Identifikasi rencana tempat evakuasi

Selain rencana tindak kontijensi, menurut Yudi, pemerintah daerah juga perlu melakukan identifikasi rencana tempat evakuasi.

Pihaknya sendiri telah melakukan kajian melalui peta hingga mendapatkan pola 247. Namun, pola ini perlu dimatangkan dengan kajian langsung di sepanjang pantai selatan Garut yang panjangnya mencapai 80 kilometer lebih.

“Yang dimaksud pola 247 ini adalah, titik evakuasi 2 kilometer dari garis pantai, 4 kilometer dan 7 kilometer, disesuaikan dengan kontur tanah dari masing-masing daerah. Karena, ada daerah garis pantai yang rawan dekat dengan perbukitan, ada juga yang jauh,” katanya.

Pola tempat evakuasi 247 ini, menurut Yudi membuat pemerintah bisa lebih mudah menentukan titik aman evakuasi bagi warga saat terjadi tsunami. Pola ini pun bisa dikombinasikan dengan pengetahuan masyarakat terkait titik-titik evakuasi yang dianggap aman.

Edukasi berkesinambungan

Sementara soal sosialisasi dan edukasi masyarakat, menurut Yudi yang jadi catatan pentingnya adalah, edukasi dan sosialisasi harus dilakukan secara berkesinambungan pada masyarakat rawan terdampak.

Pola-pola komunikasi pun, harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak mengundang keresahan masyarakat.

“Harus jadi program jangka panjang, nanti ada evaluasi efetivitas sosialisasi dan edukasinya, pola komunikasi yang dibangun pun tidak boleh mengundang keresahan, tapi tetap mendidik masyarakat,” katanya.

Yudi mengaku, hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan kajian detail terkait mitigasi bencana. Kajian-kajian ini, tidak lepas dari tiga rekomendasi yang telah disusun.

Karena, perlu kajian detail dan mendalam, terutama terkait rencana kontijensi yang mengatur soal kebijakan, rencana teknis mitigasi dan rencana sektoral stakeholder yang terkait.