Tubuh Penuh Tato, Kades Welas: Itu Bagian dari Masa Lalu, Saat Ini Mengabdi Masyarakat

KOMPAS.com - Kepala Desa Purwasaba Welas Yuni Nugroho (36) di Kabupaten Banjarnegara tengah menjadi perbincangan masyarakat karena hampir sekujur tubuhnya penuh tato.

Pria yang akrab disapa Hoho ini pun mengaku terkejut saat penampilannya menjadi pergunjingan warganet.

Saat ditemui Kompas.com, Hoho pun mengungkapkan, tato ditubuhnya adalah masa lalu. Hoho saat ini fokus untuk mengabdi secara total bagi warga desanya.

"Jadi kades kan enggak ada apa-apanya, gaji Rp 3 juta ditambah penghasilan dari tanah desa. Buat kondangan atau biaya sosial lain saja tidak cukup," ujar pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang tersebut.

Kenakalan remaja

Sementara itu, Hoho menceritakan, awal pertama menato tubuhnya saat di Bali. Alasan dirinya menato adalah murni kenakalan remaja.

"Pertama dulu ditato di Bali. Awalnya sedikit-sedikit, karena takut sama orangtua, sembunyi-sembunyi, tapi akhirnya ketahuan juga waktu habis mandi," kata Hoho.

Terkait pandangan orang lain soal tatonya, Hoho mengaku tak begitu peduli.

Dirinya mengaku tak pernah ingin mengetahui pendapat orang lain soal penampilannya.

"Malah saya sebenarnya enggak pernah ingin tahu (tanggapan warganet)," kata Hoho.

Diserang lawan politik

Penampilan penuh tato tersebut memberi cerita tersendiri saat maju pilkades.

Seperti diketahui, Hoho baru menjabat kepala desa tahun 2019 lalu. Saat itu, lawan politiknya juga mempermasalahkan tato di tubuhnya.

"Pasti, lawan politik mau menjatuhkan, apalagi saya punya kekurangan, jadi omongan setiap hari, tapi saya enggak ambil pusing," kata Hoho.

Saat pemilihan, ternyata dirinya dipercaya masyarakat untuk memimpin Desa Purwasaba. Atas kepercayaan itu, dirinya berjanji akan membangun desanya sebaik mungkin.

Belum lama ini dirinya menyumbangkan mobil pribadinya untuk operasional desa. Dirinya juga berencana akan membeli mobil ambulans desa untuk melayani kebutuhan warga.

Dananya, menurut Hoho, dari kantong pribadinya.

"Enggak pakai APBDes, karena terbatas, paling setahun Rp 1 miliar. Untuk infrastruktur saja (APBDes) belum mencukupi, kurang banget," kata Hoho.

(Penulis: Kontributor Banyumas, Fadlan Mukhtar Zain | Editor: Dony Aprian)