BPBD Kulon Progo Siapkan 1,6 Juta Liter Air Bersih Hadapi Kekeringan

KULON PROGO, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui BPBD menyiapkan 1,6 juta liter air bersih untuk menghadapi kekeringan.

Pemkab Kulon Progo menerbitkan SK Bupati Nomor 281/A/2020 tentang Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan di Kulon Progo untuk mengantisipasi bencana ini.

Status Siaga Darurat diberlakukan dari 1 Agustus hingga 30 November 2020.

"Anggaran sudah ada. Sekarang sedang proses untuk pengadaan (persediaan air),” kata Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Ariadi di kantornya, Senin (31/8/2020).

Pemerintah menganggarkan Rp 80 juta dari pos biaya tidak terduga pada APBD Kulon Progo.

Ariadi menuturkan, dana itu nanti untuk penyaluran air bersih kepada warga, hingga penanganan kebakaran yang biasanya ikut meningkat pada musim kemarau.

BPBD akan menyediakan 320 tangki air ukuran 5.000 liter per tangki sepanjang status siaga berlaku.

Kulon Progo sudah memasuki awal musim kemarau mulai beberapa bulan lalu, namun puncak kemarau akan terjadi antara bulan Agustus dan September.

Selama ini, bantuan air bersih sebanyak 250 liter diberikan Dinas Sosial Provinsi DIY yang berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kulon Progo.

Kondisi Kulon Progo memang belum seluruhnya kesulitan air meski sudah memasuki musim kemarau.

Level air baku di waduk dinilai masih normal, irigasi juga masih bisa mengairi sawah.

Saat ini, BPBD baru menerima keluhan dari masyarakat yang pada dua desa di Kecamatan Pendoworejo di Kapanewon Girimulyo dan Banjararum di Kalibawang.

Ini berbeda dengan tahun lalu, di mana kekeringan melanda sebagian besar wilayah Kulon Progo.

“Tahun lalu ada delapan kecamatan yang mengalami kekeringan dan kesulitan air,” kata Ariadi.

Sementara itu, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kulon Prokat Edi Wibowo mengatakan, jaringan penyaluran air ke masyarakat semakin berkembang baik dalam hal kapasitas, unit, maupun jaringannya.

Selain itu, banyak pembangunan unit maupun pengembangan kapasitas untuk penyediaan Air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) sepanjang tahun lalu.

Upaya pemerintah ini membuat ketersediaan air bersih masih cukup di beberapa daerah.

“Karena semakin banyak daerah terjangkau fasilitas pengairan, seperti jaringan PDAM dan Pamsimas desa. Bahkan di Samigaluh ada yang sudah sampai rumah. Pertemuan dengan perwakilan kecamatan (terungkap) belum ada warga yang sambat (mengeluh). Entah kalau beberapa bulan ke depan,” kata Edi.