Sekolah di DIY Belum Siap Gelar Belajar Tatap Muka

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Sekolah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara keseluruhan belum siap untuk melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka di tengah pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Didik Wardaya saat dihubungi, Senin (10/8/2020).

"Kalau melakukan pembelajaran tatap muka dengan situasi seperti ini kami boleh mengatakan kita belum siap, saat ini belum ada tatap muka kalau nanti sekolah dibuka akan lebih berisiko," ucapnya.

Menurut Didik, walaupun saat ini Mendikbud telah memperbolehkan sekolah dengan tatap muka pada zona kuning maupun hijau, pihaknya enggan mengambil resiko.

"Kebijakan pemerintah daerah itu nanti untuk mahasiswa dulu, rencananya akan dibuka pada bulan September lalu dilakukan evaluasi setelah itu baru diikuti oleh jenjang di bawahnya," ucapnya.

Hal tersebut, sambung Didik, sesuai dengan arahan Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X yang menghendaki sekolah dibuka secara bertahap dan dimulai dari jenjang yang paling tinggi.

"Kita lihat perkembangannya dan masukan dari berbagai pihak, seperti dari masyarakat atau orangtua siswa, dan juga ikatan dokter anak. Kemudian juga mengikuti perkembangan penyebaran Covid-19 di DI Yogyakarta," ucapnya.

Jika pembelajaran dengan tatap muka sudah dimulai dan ada orangtua siswa yang tidak mengizinkan untuk masuk, pihaknya tetap memberikan layanan pembelajaran jarak jauh.

"Ya boleh saja, kami tetap memberikan layanan pembelajaran jarak jauh. Kita sudah mulai merancang prosedur untuk sekolah yang akan melakukan sekolah tatap muka," ucapnya.

Menurutnya, nanti sekolah harus mematuhi beberapa aturan saat sekolah tatap muka seperti memperhatikan kapasitas ruangan, lalu penyemprotan disinfektan, lalu juga dibutuhkan pemetaan dari mana saja peserta didik berasal.

Disdikpora DIY juga menyiapkan kurikulum darurat untuk dijalankan saat pembelajaran tatap muka berlangsung, seperti menyiapkan kalender pendidikan

"Kalau kita melihat kurikulum darurat yg dikeluarkan oleh Pak Menteri itu hanya menyesuaikan, sama mempertimbangkan tingkat capaian kompetensi dasar yg bisa dicapai sesuai dengan kondisi daerah masing-masing," katanya.