Jawaban Wakil Wali Kota Tegal soal Pencitraan hingga Sembunyikan Data

Menurut Jumadi, pihaknya sangat fokus dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kota Tegal, Jawa Tengah.

"Pemkot tidak ada pencitraan. Pencitraan untuk apa? Pilkada masih 2024, kita bekerja baru satu tahun," kata Jumadi kepada Kompas.com, Sabtu (8/8/2020).

Menurut dia, setiap kepala daerah memang memiliki gaya yang berbeda.

Namun, Jumadi mengatakan, yang terpenting upaya menangani Covid-19 ini dilakukan secara serius oleh dia dan Dedi.

"Kita hanya ingin membuktikan kita bekerja efektif, cepat, dan cermat. Tidak ada manfaatnya pencitraan di tengah pandemi. Kita hanya akan bekerja semaksimal mungkin," kata dia.

Jumadi juga menanggapi adanya kritikan yang menyebut Pemkot tidak mau melakukan rapid tes massal dan menyembunyikan data kasus Covid-19.

Mengenai rapid test dan swab massal, menurut dia, hal itu sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari dan sudah melebihi parameter yang ditetapkan Satgas Covid-19 Pusat.

"Sebagai deteksi dini, 1.505 orang telah dites swab PCR per 3 Agustus 2020. Sedangkan target yang harus dipenuhi adalah 872 swab. Kemudian 3.974 telah di-rapid test," kata dia.

Menurut dia, dalam pelaksanaan rapid test tidak terdapat target kinerja seperti tes dengan PCR.

Namun, jika dilihat dari proporsi atau persentase, masyarakat yang telah rapid test sudah mencapai di atas 1,4 persen.

"Angka 872 yang swab sudah dihitungkan dari Provinsi Jateng, dari 3.500 per 1 juta penduduk. Jika jumlah penduduk 280.000, maka targetnya 980 orang dites swab. Dengan tes swab mencapai 1.587, artinya kinerja Pemkot sudah mencapai di atas 161 persen," kata Jumadi.

Bantah menyembunyikan data

Jumadi juga membantah tuduhan soal menyembunyikan data kasus Covid-19.

Menurut dia, data dinamis dan berkembang, apalagi swab massal saat ini masih terus dilakukan.

"Tidak benar jika kita menyembunyikan data. Satu contoh, kasus baru pada saat menemukan 3 orang suspect positif, kita bahkan swab 779 orang. Data belum disampaikan semua ke publik karena tes dan hasilnya saja belum selesai," kata dia.

Meski demikian, Jumadi mengaku akan memperbaiki data, agar lebih terkini dan terbaca publik.

"Saya setuju dengan Pak Gubernur, kita terus komunikasi. Data delay oke, akan kita perbaiki," kata Jumadi.

Sebagai contoh, menurut Jumadi, jika dulu di situs web resmi menampilkan pasien dirawat, sembuh, dan meninggal, maka nantinya akan mencantumkan juga yang positif namun isolasi mandiri di rumah.

"Karena kasus positif isolasi mandiri di rumah baru ditemukan. Dulu awal-awal belum ada, karena masuk dirawat. Namun yang jelas kita terus akan lebih transparan," kata Jumadi.

Tidak mengklaim zona hijau

Jumadi menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menganggap Kota Tegal sebagai zona hijau yang sesungguhnya.

Ia bahkan menyebut Tegal sebagai zona kuning, meski nihil kasus baru. Hal ini sebagai bentuk kewaspadaan.

Menurut dia, ditemukannya lonjakan kasus baru akan membuat pihaknya dan selurun elemen masyarakat harus lebih waspada lagi, karena pandemi memang belum berakhir.

"Maka itu, sebelum kasus melonjak pun kita sudah membentuk Relawan Mandiri Covid melibatkan seluruh elemen masyarakat. Membantu Satgas Covid-19," kata Jumadi.

Sebelumnya, kritik dan saran terkait penanganan Covid-19 banyak ditujukan kepada Pemkot Tegal.

Mulai dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro, hingga pengamat kebijakan publik Hamidah Abdurrachman.

Hamidah Abdurrachman pernah mengatakan, kepala daerah yang justru sibuk pencitraan dan terkesan enggan melakukan test massal, menjadi salah satu pemicu melonjaknya kasus Covid-19 di Kota Tegal.

"Sibuk pencitraan, masyarakat jadi korban. Dari awal sudah diingatkan agar dilakukan test massal terhadap masyarakat, bisa bertahap tapi pasti. Namun malah euforia berlebihan zona hijau," kata Hamidah kepada wartawan, Jumat (7/8/2020).