Tak Kenakan Masker di NTB, Siap-siap Didenda Rp 500.000

MATARAM, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi NTB berencana menerapkan sanksi denda hingga Rp 500.000, bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat-tempat umum atau di lokasi keramaian.

Aturan ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Penanggulangan Penyakit Menular Tahun 2020.

Sanksi berupa denda hingga Rp 500.000 tersebut tercantum dalam bab khusus yang mengatur terkait sanksi administratif.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB, Tri Budi Prayitno mengatakan, sanksi tersebut akan terlaksana secara langsung pada saat operasi penertiban oleh Sat Pol PP bersama dinas terkait.

“Oleh karenanya, masyarakat tetap kita imbau untuk selalu disiplin menggunakan masker, terlebih saat beraktivitas di luar rumah,” kata Tri Budi, seperti dikutip dalam rilis tertulis, Senin (3/8/2020).

Perda ini nantinya akan berlaku di seluruh wilayah NTB.

Penegakan perda, khususnya yang terkait sanksi ini merupakan upaya memutus mata rantai penularan virus Covid-19.

“Artinya berbagai upaya yang dilakukan selama ini menjadi relatif tak berguna bilamana disiplin penerapan protokol kesehatan diabaikan oleh masyarakat,” kata Tri Budi.

Tri berharap, masyarakat menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Rancangan Perda Provinsi NTB tentang Penanggulangan Penyakit Menular Tahun 2020 baru saja ditetapkan oleh DPRD NTB dalam rapat paripurna, Senin (3/8/2020) malam.

Kepala Biro Hukum Setda NTB, Ruslan Abdul Gani mengatakan, setelah Raperda ini ditetapkan, Pemprov selanjutnya akan mengirimnya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dilakukan fasilitasi.

Pihaknya mengaku telah melakukan koordinasi dengan Kemendagri sejak jauh-jauh hari.

"Setelah hasil fasilitasi dari Kemendagri ditindaklanjuti. Maka kami diberikan nomor register Perda sesuai Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum,’’ kata Ruslan.

Ruslan mengatakan, fasilitasi di Kemendagri paling lama 15 hari.

Ruslan berharap, hasil fasilitasi dari Kemendagri akan cepat keluar.

Sehingga penerapan Perda dapat dilakukan sekitar pertengahan Agustus.