Air Sungai Citarum Hitam dan Bau, Ini Penyebabnya

Berdasarkan pantauan dari Jembatan Alun-Alun Karawang, Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur, warna air Sungai Citarum nampak hitam dan mengeluarkan bau.

Una, salah seorang warga, menyebut hingga saat ini warna air Sungai Citarum masih hitam. Bahkan beberapa hari lalu sejumlah ikan-ikan nampak mati.

"Baunya juga menyengat," kata Una saat dihubungi, Minggu (2/8/2020).

Una mengaku tak tahu persis sejak kapan air sungai tersebut menghitam, termasuk penyebabnya.

Ia berharap air Sungai Citarum kembali seperti semula. Sebab, warga kerap beraktivitas di Sungai Citarum, salah satunya memancing.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang Wawan Setiawan mengatakan, saat ini posisi air Sungai Citarum dari Bendung Walahar sedang dinolkan karena ada pengerukan lumpur di bawah bendung.

Wawan menyebut air yang mengalir ke Sungai Citarum berasal dari limbah pembuangan perusahaan yang telah diolah water treatment plant (WTP) dan sesuai baku mutu.

"Ada pun warna hitam merupakan endapan di dasar sungai," ujar Wawan dikonfirmasi melalui pesan singkat, Minggu (2/8/2020).

Sementara itu Sekretaris Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai Citarum (ForkadasC+) Yuda Febrian mengatakan, kondisi debit Sungai Citarum harus menjadi catatan, yakni apakah daya dukung dan tampung Sungai Citarum dengan debit rendah dapat menampung air limbah dari perusahaan yang jumlahnya mencapai puluhan ribu kubik setiap hari.

"Jadi ada catatan atau perlu aturan yang mengatur daya tampung debit Citarum . Saya pikir sudah saatnya Citarum untuk tidak dijadikan lagi drainase pembuangan limbah," ujar Yuda.

Menurut Yuda, ketika debit Sungai Citarum nol, seharusnya tidak menimbulkan kematian kepada ikan-ikan.

Sebab, sebelum mengeluarkan limbah, perusahaan biasanya melakukan menguji ikan atau uji biologi.

"Jika pun mati karena lumpur sisa limbah yang mengendap, dengan begitu menjadi bukti ada perusahaan yang tetap membandel untuk membuang limbah tampa melakukan pengolahan," ungkapnya.

Oleh karena itu, masih menurut Yuda, perlu ada pengawasan yang ketat. Misalnya ketegasan penegakan hukum, tak hanya dilakukan dengan sanksi administrasi atau pembekuan.

"Melainkan dengan pidana koporasi atau pidana perseorangan yang bertanggung jawab melakukan pengolahan limbah," kata dia.