DPRD Minta Pemprov Jateng Gencar Lakukan Tes Covid-19

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperbanyak pemeriksaan tes Covid-19 kepada masyarakat.

"Saya harap dilakukan pemeriksaan Rapid Test dan Swab secara masif agar segera terputus mata rantai penularannya," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/7/2020) malam.

Menurutnya, perkembangan kondisi penularan Covid-19 di Jawa Tengah, pasca-dilakukan pelonggaran kegiatan kemasyarakatan semakin tinggi.

Berdasarkan data dari website resmi corona.jatengprov.go.id tanggal 20 Juli 2020 pukul. 22.00 WIB jumlah positif di Jateng mencapai 7.267 orang.

Rinciannya, 3.112 orang masih dirawat, 3.550 orang dinyatakan sembuh, dan 605 orang meninggal dunia.

Jumlah positif terbanyak terjadi di Kota Semarang 852 orang dan Solo Raya 798 orang.

"Setelah pemerintah melonggarkan kegiatan masyarakat, jumlah positif Covid-19 terus meroket. Saya prihatin dengan kondisi ini," ungkapnya.

Upaya tersebut diperlukan mengingat penanganan Covid-19 sudah dilakukan cukup lama namun kondisinya tidak kunjung membaik.

"Pemerintah baik eksekutif, legislatif dan TNI serta Polri termasuk jajaran Kepala Desa dan relawan sudah bekerja keras tetapi hasilnya malah semakin merah pekat. Jangan sampai dana triliunan yang dikeluarkan menjadi muspro," tuturnya.

Berdasarkan pengamatannya di lapangan, kata dia, saat ini masyarakat sudah melakukan kegiatan seperti sebelum adanya pandemi Covid-19.

"Banyak kerumunan di pasar dan tempat wisata dan hiburan. Sayangnya banyak yang tidak mengenakan masker. Ini sangat rawan terjadi penularan," jelasnya.

Selain itu, Krebo begitu dia disapa juga minta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengalokasikan bantuan penguatan sistem imunitas kepada masyarakat.

"Saya minta Gubernur bisa membantu penguatan imun masyarakat dengan membagikan vitamin agar tidak mudah tertular. Terutama vitamin C dan E," katanya.

Selain penguatan imun masyarakat, kata dia, program jaring pengaman sosial (JPS) berupa bantuan sembako yang direncanakan sampai bulan Agustus 2020 diminta untuk dilanjutkan sampai bulan November 2020.

"Kondisi perekonomian masyarakat masih sulit, saya minta untuk dilanjutkan sampai enam tahap," pungkasnya.