Minta Bromo Tidak Buru-buru Dibuka, Tokoh Suku Tengger: Persiapannya Harus Matang

Menurut Supoyo, pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) sedang mempersiapkan standar operasional prosedur (SOP).

"Jika SOP itu sudah siap, bisa dibuka. SOP-nya harus benar-benar matang. Karena kita tidak menginginkan seperti kejadian di objek wisata lain, dibuka lalu kemudian ditutup karena terjadi klaster penularan," kata Supoyo saat ditemui Kompas.com di Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Kamis (16/7/2020).

Supoyo mengikuti rapat bersama pengelola TNBTS, kepala daerah di sekitar kawasan Gunung Bromo, dan penggiat pariwisata.

"Untuk membuka Bromo juga butuh persiapan dan kebersamaan. Artinya, jika Bromo dibuka maka empat kepala daerah sekitar Bromo (Probolinggo, Lumajang, Malang dan Pasuruan) harus sepakat untuk membuka semua. Sesuai dengan apa yang sampaikan Bupati Probolinggo P Tantriana Sari, bahwa keinginan membuka itu hendaknya juga menjadi keinginan bersama di empat wilayah kawasan Bromo," tukas Supoyo.

Kebersamaan dari empat kepala daerah, lanjut Supoyo, juga dibarengi dengan kehati-hatian dalam mempertimbangkan keputusan membuka kawasan Bromo.

Pembukaan kawasan itu tak hanya tergantung kesiapan TNBTS, tapi juga masyarakat, pelaku wisata, transportasi, akomodasi, dan pedagang di sekitar kawasan wisata itu.

Mereka, kata Supoyo, harus siap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Sekarang bolanya ada di tangan TNBTS. Apabila di sana (TNBTS) sudah siap, dibuka. Mudah-mudahan awal atau pertengahan Agustus Bromo sudah dibuka," jelas Supoyo.

Saat ditanya dampak penutupan Bromo terhadap masyarakat Suku Tengger, Supoyo menyebut mayoritas masyarat merupakan petani.

Mereka menanam kentang, kubis, bawang prei, sawi, jagung, wortel dan tomat.

"Warga suku Tengger di 47 desa di empat daerah sekitar Bromo berjumlah sekitar 50.000 orang. Sebanyak 30 persen kerja di sektor pariwisata. Sebanyak 70 persen di sektor pertanian," kata Supoyo.