Mahasiswa di Banyumas Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengesahan Omnibus Law

Aksi tersebut digelar di Kompleks Alun-alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (16/7/2020).

"Dalam prosesnya, DPR terkesan sangat tertutup, tidak demokratis dan hanya melibatkan beberapa elit yang berkepentingan saja, seperti pengusaha dan investor," kata Koordinator lapangan, Fatkhul Firdausy dalam orasinya.

Menurut Farkhul, pada masa pandemi pemerintah semestinya fokus terhadap penanganan Covid-19.

Namun hari ini DPR justru melakukan sidang paripurna untuk membahas omnibus law RUU Cipta Kerja.

"Padahal sudah jelas bahwa pemerintah dalam membuat kebijakan ini kurang berpihak terhadap rakyat dan cenderung berporos pada kepentingan-kepentingan para elit politik dan pengusaha," ujar Fatkhul.

Dalam aksi tersebut, sempat terjadi ketegangan saat massa mendesak DPRD Banyumas yang diwakili Ketua Komisi II DPRD Banyumas, Subagyo, untuk menandatangani tuntutan Semarak.

Beberapa tuntutan yang disampaikan antara lain, mendesak DPRD Banyumas menolak omnibus law Cipta Kerja dan bersedia mendorong Pemkab Banyumas untuk menolak omnibus law Cipta Kerja.

Subagyo mengatakan, omnibus law merupakan kewenangan DPR. DPRD Kabupaten sifatnya hanya meneruskan aspirasi massa ke DPR RI.

"Kami tidak tahu klausul dan bukan ranah kami. Kami hanya menyampaikan aspirasi masyarakat, kalau kewenangan mengesahkan RUU hanya DPR RI," kata Subagyo.