Komisi IV DPR Setuju Baduy Ditutup dari Peta Wisata, Ini Alasannya...

Selain itu, Komisi IV juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menambah areal hutan untuk suku Baduy sehingga mereka bisa menjaga lingkungan dengan baik. 

Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi mengatakan, permintaan itu merupakan rekomendasi dari hasil rapat kerja pihaknya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dedi menilai, Suku Baduy dari konteks konservasi adalah sebuah peradaban lama yang masih terjaga sampai hari ini di mana budi pekerti menjadi dasar bagi kehidupan mereka.

Mereka merupakan peradaban adi luhung yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan serta keselarasan lingkungan.

"Sehingga ketika hari ini masyarakat Baduy minta tak ada kunjungan dan dicabut dari peta wisata, kami sangat setuju. Kami juga minta Presiden menutup Baduy dari destinasi wisata. Biarkan Baduy menjadi peradaban guru kita bersama dalam menjaga lingkungan," kata Dedi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (8/7/2020).

Selain itu, Dedi juga meminta KLHK untuk menambah areal hutan konservasi untuk masyarakat Baduy. Mereka akan menjaganya dengan baik karena merupakan penjaga hutan sejati.

"Saya minta KLHK tambah luas areal hutan mereka. Tak usah dijaga polisi hutan, titipkan saja pada masyarakat Baduy, dan kelestarian hutan akan selalu terjaga," tandas mantan bupati Purwakarta itu. 

Sebelumnya, Lembaga Adat Baduy meminta wilayahnya dihapus dari peta destinasi wisata. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat yang dikirim ke Presiden Joko Widodo.

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan, pihaknya sudah mengetahui permintaan tersebut dari media sosial.

Kata dia, keluhan ini disampaikan warga Baduy lantaran wilayahnya tercemar yang diakibatkan oleh kunjungan wisatawan.

"Kenapa mereka keluarkan statemen seperti itu, karena banyak pengunjung tidak taat, bangun warung di sana dan buang sampah sembarangan," kata Iti ditemui di Pendopo Kabupaten Lebak di Rangkasbitung.