Sepi Pendaftar, SMA Swasta di Semarang Stop Terima Siswa Baru

Pasalnya, pada tahun ini pemilik yayasan sekolahnya dengan berat hati memutuskan untuk tidak membuka pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Alasannya beberapa tahun belakangan, jumlah calon siswa di sekolah yang terletak di Jalan Sultan Agung Nomor 77 Semarang ini lambat laun semakin menyusut.

Semenjak pemerintah menetapkan sistem zonasi dalam proses PPDB, sekolah yang merupakan gedung cagar budaya ini harus bersaing dengan sekolah negeri.

"Beberapa tahun ini, sejak ada zonasi sekolah swasta semakin menjerit karena calon siswa banyak yang terserap di sekolah negeri," jelas Soekris di SMA Ibu Kartini Semarang, Senin (6/7/2020).

Soekris yang sekarang menjadi kepala sekolah kecewa terhadap sistem zonasi karena pelaksanaannya dinilai kurang tepat dan menuai banyak permasalahan.

Dia menyebut, pada tahun ajaran lalu ada dua calon siswa yang sudah mendaftar ke sekolahnya karena sempat ditolak masuk di sekolah negeri karena terbentur zonasi.

Calon siswa tersebut sudah membayar sebagian uang SPP, tapi akhirnya diterima dengan alasan setelah dievaluasi, rumahnya dengan sekolah negeri itu jaraknya dekat.

"Tahun kemarin itu terjadi, ada dua siswa yang sudah daftar, sudah kami terima, sudah bayar sebagian uang SPI, tiba-tiba dicabut. Kata orang tuanya, ternyata anaknya masuk negeri," ungkapnya.

Tidak hanya itu, ada juga siswa yang sudah masuk sekolah beberapa semester, tapi di tengah jalan beralih ke sekolah negeri.

"Siswa itu yang ditarik kebetulan siswa yang berprestasi. Sudah masuk sekolah kami empat semester tinggal naik ke kelas 12 tapi entah diiming-iming apa lalu beralih ke sekolah negeri," ucapnya.

Ketimpangan lain yang terjadi terkait jumlah siswa yang boleh diterima di sekolah negeri.

"Padahal sudah disepakati kalau sekolah negeri diperbolehkan menerima siswa baru sesuai jumlah siswa yang diluluskan. Tapi nyatanya, ingkar janji. Saat pelaksanaan banyak yang menerima melebihi kuota. Imbasnya jatah yang seharusnya bisa masuk ke sekolah swasta semakin berkurang," ungkapnya.

Kendati demikian, diakuinya sistem PPDB mengubah stigma masyarakat soal embel-embel sekolah negeri favorit.

Namun, di sisi lain kebijakan tersebut berdampak pada merosotnya jumlah calon siswa yang mendaftar di sekolah swasta.

"Bukan maksud menganggap sekolah negeri sebagai rival namun kami hanya ingin apa yang sudah menjadi ketentuan benar-benar dijalankan sesuai kesepakatan supaya adil penyerapan siswanya," harapnya.

Atas dasar permasalahan tersebut, lantas membuat sekolah yang masih memiliki 45 siswa dan 20 guru ini berusaha mempertahankan dengan berencana beralih fungsi menjadi SMK.

"Kami ingin penataan internal dulu rencananya mau alih fungsi jadi SMK. Agar bisa menjaring minat calon siswa untuk mendaftar. Tapi masih diajukan ke Disdik Jateng. Karena beberapa persyaratan masih harus dilengkapi," pungkasnya.