Ini Sosok Bupati Kutai Timur Ismunandar yang Jadi Tersangka KPK Bersama Istri

KOMPAS.com - Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur, Ismunandar ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sebuah hotel di Jakarta bersama sang istri Encek UR Firgasih dan Kepala Bappeda, Kamis (2/7/2020).

KPK lalu menetapkan Ismunandar sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur.

Selain Ismunandar, KPK juga menetapkan Ketua DPRD Kutai Timur yang juga istri Ismunandar, Encek UR Firgasih, sebagai tersangka penerima suap.

Tersangka penerima suap lainnya adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur Musyaffa, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kutai Timur Suriansyah, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur Aswandini.

Sementara itu, dua tersangka lain ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap adalah seorang kontraktor bernama Aditya Maharani dan seorang rekanan proyek bernama Deky Aryanto.

Pasangan Ismunandar dan Encek Firgasih sempat menarik perhatian. Ismunandar menjadi Bupati Kutai Timur, sedangkan sang istri menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur.

Encek dilantik di Sangatta, ibu kota Kutai Timur, Kamis (10/10/2019).

Ismunandar dan sang istri berasal dari partai politik yang berbeda.

Encek UR Firgasih adalah kader DPC PPP Kutim, sedangkan sang suami penasihat Partai Nasdem.

Encek diketahui menjadi anggota DPRD Kutim sejak 2014.

Kala itu, Encek duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Kutim, sedangkan suaminya menjabat Bupati Kutim.

Pada pileg tahun ini, PPP memperoleh 9 dari 45 kursi di DPRD Kutim. Jumlah ini tertinggi dari partai lain yang memiliki kursi di DPRD Kutim dan berhasil mengantarkan Encek jadi ketua.

Sebelumnya, DPRD Kutim dikuasai Golkar dan kini dikuasai PPP.

Encek mengatakan, sebagai pimpinan, dirinya didorong oleh para kader dan masyarakat memimpin DPRD Kutim.

"Jadi enggak ada masalah. Kita bangun sinergi dengan pemerintah daerah demi kemajuan Kutim," jelasnya kepada awak media usai dilantik.

Encek berharap agar pada era kepemimpinannya bisa membawa DPRD Kutim dalam mengemban amanah rakyat secara baik.

Sementara itu, sang suami memastikan tak mengintervensi apa pun meskipun istrinya memimpin DPRD Kutim. Sebab, keputusan DPRD bersifat kolektif kolegial.

"Enggak ada intervensi. Kebetulan istri saya terpilih sebagai Ketua DPRD, saya bupati. Kami yakin jalankan tugas secara profesional," jelas Ismunandar.

Pria itu menyebutkan, selain istrinya, ada juga para wakil dan anggota DPRD Kutim sebanyak 45 orang yang tentu menjalankan tugas pengawasan kepada pemerintah daerah, fungsi penganggaran, dan legislasi dengan baik.

Ismunandar juga membantah tudingan dinasti politik di Kutai Timur. Menurut dia, ada proses politik dalam demokrasi yang mengantarkan istrinya sebagai Ketua DPRD dan dirinya sebagai bupati.

Lagi pula, hubungan keluarga memimpin jabatan di eksekutif dan legislatif terjadi di banyak daerah, seperti di Bontang dan di luar Kaltim.

Jadi, menurut dia, fenomena ini bukan hal baru dan tidak ada yang istimewa. Sebab, sisi prosedur dan aturan dinilai tidak ada yang dilanggar.

(Kontributor Samarinda, Zakarias Demon Daton)