Tolak Perpanjangan PSBB, Mahasiswa dan Pedagang Ricuh dengan Satpol PP

AMBON, KOMPAS.com - Ratusan pedagang dan mahasiswa di Kota Ambon kembali berunjuk rasa memprotes pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di depan Kantor Wali Kota Ambon, Kamis (2/7/2020).

Dalam aksi tersebut, para mahasiwa dan pedagang mendesak agar penerapan PSBB di Kota Ambon dapat segera diakhiri karena kebijakan itu telah menyusahkan masyarakat kecil, khususnya para padagang.

Mereka juga menentang rencana Pemerintah Kota Ambon untuk memperpanjang PSBB, sebab kebijakan tersebut dinilai tidak ada gunanya.

“Kami mendesak wali kota Ambon segera menghentikan kebijakan PSBB ini, apalagi memperpanjangnya. Kebijakan ini hanya menguntungkan para elit dan membunuh kami masyarakat kecil,” teriak Hehanussa, salah seorang mahasiswa.

Dalam orasinya, para pedagang dan mahasiswa juga memprotes pemerintah Kota Ambon karena selama penerapan PSBB, banyak warga kehilangan pekerjaannya, namun tidak diperhatikan melalui bantuan sosial.

“Bapak-bapak pegawai kalian enak setiap bulan dapat gaji, tapi masyarakat kecil yang kalian larang mencari nafkah tidak bisa makan, kami mau tanya Pak Wali Kota dalam PSBB itu ada jaminan sosial kepada masyarakat terdampak lalu mengapa tidak diberikan kepada yang berhak menerima,” teriak pendemo.

Dalam aksi tersebut, para pendemo dan petugas Satpol PP yang menjaga gerbang masuk kantor Wali Kota Ambon beberapa kali sempat terlibat kericuhan dan aksi saling dorong dengan para mahasiswa dan pedagang.

Kericuhan beberapa kali terjadi lantaran keinginan para pendemo untuk masuk ke halaman Kantor Wali Kota Ambon tidak diizinkan petugas Satpol PP.

Dalam kericuhan itu, beberapa pedagang sempat terjatuh karena saling berdesakan.

Karena tidak diizinkan masuk ke halaman Kantor Wali Kota Ambon, dan tidak juga ditemui pejabat berwenang, para pendemo yang berorasi selama kurang lebih tiga jam akhirnya membacakan tuntutan mereka di lokasi aksi setelah itu mereka lalu membubarkan diri.

Mereka pun mengancam akan terus beraksi hingga Pemerintah Kota Ambon mau memenuhi permintaan mereka.