PDI-P Kota Yogyakarta Laporkan 7 Akun Twitter Pengunggah #TangkapMegabubarkanPDIP

Tujuh akun ini dilaporkan terkait dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Ekonomi (UU ITE).

Selain itu, sejumlah akun itu dianggap telah menlontarkan ujaran kebencian kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri karena menggunggah #TangkapMegabubarkanPDIP.

"Kami sudah kaji dan ada dugaan pelanggaran UU ITE yang berisi ujaran kebencian, fitnah, hasutan dan hoaks. Karena itu, kami menempuh jalur hukum, sesuai koridor konstitusi kita bahwa Indonesia adalah negara hukum," ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto, saat ditemui di Polda DIY, Rabu (24/06/2020).

Eko mengatakan, Megawati lahir di Yogyakarta. Karena itu, DPC PDI-P Yogyakarta merasa punya kewajiban menjaga martabat Presiden kelima Indonesia tersebut.

"Siapapun tidak berhak pertama menghujat Ibu Megawati Soekarnoputri. Karena selain posisinya sebagai ketua umum, beliau adalah Presiden kelima Republik Indonesia yang merupakan simbol kebangsaan kita," tegasnya.

Eko berharap Polda DIY dapat menindaklanjuti dengan menjalankan proses hukum sebaik-baiknya. Pihaknya menyerahkan secara penuh proses hukum ini ke Polda DIY.

"Kami percaya penuh bahwa Polda DIY alan menindaklanjuti, karena kami membawa bukti-bukti yang ada," tandasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Yuliyanto menuturkan telah menerima laporan dari DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta. Pihak akan menindaklanjuti laporan  tersebut.

"Tindak lanjut setelah ini kita akan memeriksa pelapor, kemudian mengumpulkan petunjuk-petunjuk yang disampaikan pelapor nanti kita pelajari. Termasuk saksi-saksi yang disebutkan pelapor, dan saksi ahli akan kita pelajari, supaya peristiwa ini terang," pungkasnya.