Tiga Petinggi Sunda Empire Segera Disidang 18 Juni 2020

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar Kombes Saptono Erlangga, penyidik telah merampungkan berkas kasus SE pada tanggal 20 April 2020 lalu.

"Sudah P21, tanggal 20 April 2020 berkas dinyatakan P21," kata Erlangga saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/06/2020).

Penyidik juga telah menyerahkan tersangka dan barang bukti (BB) ke JPU pada 20 April 2020. 

Sementara itu Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Bandung, Wasdi Permana mengatakan bahwa perkara Sunda Empire terdaftar dengan no perkara: 471/Pid.Sus/2020/PN.BDG.

Tiga terdakwa yang akan disidang yakni Nasri Banks, Rd. Ratnaningrum, dan Ki Ageng Ranggasasana.

Dikenakan pasal berlapis

"Sidang pertama Kamis, 18 Juni 2020," kata Wasdi.

Menurutnya, ketiga pimpinan SE tersebut didakwa dengan pasal berlapis sebagai berikut. 

Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 14 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 15 UU No. 1 Th. 1946 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mereka didakwa atas kesengajaan menerbitkan keonaran dan menyebarkan berita bohong.

Tiga petinggi Sunda Empire tersebut terancam pidana penjara maksimal 10 tahun.

Viral di media sosial

Diberitakan sebelumnya, sebuah rekaman video yang memperlihatkan kegiatan "Sunda Empire" beredar di media sosial.

Video tersebut memperlihatkan sejumlah orang mengenakan atribut seperti militer. Salah seorang bahkan terlihat tengah berorasi ditengah kumpulan dan menyebutkan masa pemerintahan negara-negara yang akan berakhir pada 2020. 

Polisi kemudian mendalami kegiatan Sunda Empire dengan melakukan pemeriksaan terhadap pemimpin dan anggotanya.

Polisi juga meminta sejumlah keterangan dari para sejarah, budayawan hingga ahli pidana.

Berdasarkan keterangan yang telah didapatkan diketahui selama 2019 kelompok ini sudah empat kali melakukan kegiatan di Isola Universitas Pendidikan Indonesia.

Polisi juga meminta keterangan saksi dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa barat, diketahui kelompok yang mengaku mendapatkan sertifikat dari NATO ini tidak terdaftar sebagai ormas di Kesbangpol Jabar.