Petugas RS Minta Uang Rp 3 Juta untuk Pemulasaraan Jenazah PDP, Ini Faktanya

KOMPAS.com - Sebuah video yang memperlihatkan perdebatan keluarga pasien dengan petugas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wahidin Sudirohusodo Mojokerto, Jawa Timur, viral di media sosial, Kamis (21/5/2020) malam.

Perdebatan itu terjadi karena keluarga pasien dalam pengawasan (PDP) mempertanyakan uang sebesar Rp 3 juta yang diminta petugas rumah sakit untuk biaya pemulasaraan jenazah.

Diketahui PDP tersebut berinisial JSH (60), warga Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, meninggal pada Selasa (19/5/2020).

Salah satu keluarga pasien yang kesal beberapa kali mengutarakan keluhannya kepada petugas mempertanyakan uang tersebut.

Namun, pihak keluarga tetap menyerahkan uang Rp 3 juta tersebut untuk mengurus jenazah.

Selain itu, pihak keluarga juga memaksa petugas untuk memberikan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran uang.

"Rumah Sakit dr Wahidin Sudirohusodo. Bu Wali (Wali Kota Mojokerto) tolong diperhatikan," kata salah satu keluarga pasien dalam rekaman itu.

Salah paham, petugas memakai aturan lama

Sementara itu, Direktur RSUD dr Wahidin Sudirohusodo Sugeng Mulyadi mengatakan, peristiwa itu terjadi karena adanya kesalahpahaman antara keluarga pasien dan petugasnya.

Dijelaskan Sugeng, masalah itu muncul karena petugas rumah sakit yang menangani jenazah pasien itu memakai aturan lama.

"Masalah yang ramai itu adalah masalah uang. Sesuai SE Nomor 6, (biaya pemulasaraan jenazah) untuk pasien PDP bisa diklaim. Nah, personelnya (petugas) tidak paham, jadi masih menerapkan SE yang lama," kata Sugeng.

Padahal, sambung Sugeng, dalam aturan terbaru disebutkan bahwa biaya pemulasaraan jenazah PDP bisa diklaim.

Dijelaskannya, dalam aturan lama, biaya jenazah pasien yang belum terkonfirmasi Covid-19 tidak ditanggung negara.

Biaya Rp 3 juta itu digunakan untuk pengadaan peti jenazah, plastik, dan kebutuhan lainnya.

Hanya sebagai jaminan

Masih dikatakan Sugeng, uang sebesar Rp 3 juta itu hanya sebagai jaminan.

Dan keesokan harinya, lanjutnya, petugas itu berkonsultasi dengan atasannya.

Kemudian, atasannya membenarkan biaya pemulasaraan jenazah PDP ditanggung negara.

"Pada pagi harinya, dia (petugas) konfirmasi kepada atasannya, tapi belum sempat mengembalikan uangnya," ujarnya

Namun, sambungnya, petugas itu tak langsung mengembalikan uang kepada keluarga pasien dan menunggu keluarga pasien datang ke rumah sakit.

Lanjutnya, karena saling menunggu terjadilah kesalahpahaman itu.

"Petugasnya menunggu keluarga datang. Karena saling menunggu, akhirnya meletus itu," ujar Sugeng.

Sugeng memastikan bahwa uang sebesar Rp 3 juta itu telah dikembalikan ke keluarga pasien.

"Untuk masalah ini, kami sudah selesaikan dan berikan penjelasan kepada pihak keluarga pasien. Insya Allah sudah clear," jelasnya.

(Penulis Kontributor Jombang, Moh. Syafií | Editor Dheri Agriesta)