Warga yang Tolak Bansos Tunai: Kami Malu Terima Ini, Banyak yang Lebih Butuh

Mereka meminta bantuan sosial sebanyak Rp 600.000 dari Kementerian Sosial itu diberikan kepada warga yang lebih membutuhkan.

Ketiga warga tersebut adalah Katini (67), Sutiyah (37), dan Suliatun (47), warga Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Salah satu penerima, Sutiyah mengaku, telah berdiskusi dengan sang suami untuk menolak bantuan tersebut.

Menurutnya, kondisi ekonominya masih terbilang stabil. Sang suami masih bisa menopang kebutuhan keluarga sehari-hari.

Keadaan itu membuatnya malu menerima BST.

"Bukan kami sombong, tetapi kami merasa banyak warga lainnya yang lebih berhak," kata Sutiyah di Kantor Desa Tanjungwadung, Minggu (17/5/2020) petang.

Pada Minggu petang hingga jelang waktu berbuka puasa, Sutiyah bersama puluhan warga berkumpul di Kantor Desa Tanjungwadung menerima BST.

BST dari Kementerian Sosial RI untuk warga terdampak pandemi Covid-19 tersebut disalurkan oleh petugas dari Kantor Pos.

Pada kesempatan itu, Sutiyah menyampaikan permintaan maaf karena menolak bansos tunai dan menyatakan ada warga lain yang lebih membutuhkan.

"Insya Allah pendapatan suami saya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami malu untuk menerima ini, sedangkan banyak tetangga kami yang lebih membutuhkan," tutur ibu satu anak ini kepada Kompas.com di Kantor Desa Tanjungwadung, Minggu.

Hal senada disampaikan Suliatun. Ia juga menolak BST yang diberikan petugas pos.

Menurutnya, pendapatan sebagai pedagang sayur keliling masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suaminya pun juga seorang petani.

"Harapan kami, BST (bansos tunai) yang kami kembalikan bisa disalurkan kepada yang lebih berhak. Alhamdulillah, Insya Allah kalau kami sudah cukup," ujar Suliatun saat ditemui Kompas.com.

Selain Suliatun dan Sutiyah, Katini yang diwakili anaknya, Sundari, juga mengembalikan BST dari Kementerian Sosial.

Ketiga warga yang menolak bantuan itu sengaja datang ke Kantor Desa Tanjungwadung untuk pencairan BST bulan Mei.

Saat menerima BST, mereka langsung menyerahkan uang pencairan tahap pertama itu kepada perangkat desa.

Mereka juga menyerahkan surat bermaterai yang berisi permintaan maaf karena menolak bansos tunai dan menyatakan ada warga lainnya yang lebih membutuhkan.

Ketiga warga itu berharap Pemerintah desa Tangjungwadung menghapus nama mereka dari daftar penerima BST Kementerian Sosial.

Sikap yang Membanggakan

Kepala Desa Tanjungwadung Supono, mengaku bangga dengan sikap ketiga warganya itu.

"Terus terang, sikap seperti ini yang membuat kami bangga. Warga yang sudah merasa mampu, dengan inisiatif sendiri mengembalikan bansos. Ini sikap yang patut dicontoh," kata Supono saat dikonfirmasi di Kantor Desa Tanjungwadung.

Supono berharap Kemeterian Sosial dan Kabupaten Jombang segera memperbaiki data penerima BST.

"Kami berharap dilakukan verifikasi ulang terhadap penerima bansos tunai. Setelah proses penyaluran bansos selesai, kami akan segera berkoordinasi dengan Pemkab Jombang," ujar Supono.

Data BST Kemensos bermasalah

Kasi Pemerintahan Desa Tanjungwadung, Dwi Sumarsono mengungkapkan, terdapat beberapa masalah pada daftar penerima bansos tunai yang mereka terima dari Kemensos RI.

Menurutnya, data penerima tidak sinkron dengan hasil pendataan dan verifikasi di tingkat desa.

Lalu, terdapat warga yang telah meninggal dalam daftar keluarga penerima bansos tunai di desanya. Padahal, warga itu telah meninggal empat tahun lalu.

"Desa kami mendapatkan kuota bansos tunai dari Kemensos sebanyak 99 kepala keluarga (KK). Namun ada sembilan nama yang bermasalah, ada yang sudah meninggal, pindah desa dan satu nama lagi orangnya tidak ada di desa ini," kata Sumarsono.

Dia merinci, dari 99 KK penerima BST dari Kemensos, empat nama meninggal pada rentang waktu tingga sampai empat tahun lalu.

Selain itu, sebanyak empat KK telah pindah dari Desa Tanjungwadung sejak lima sampai 10 tahun lalu.

"Ada warga yang sudah meninggal dunia empat tahun lalu, tapi namanya masuk sebagai penerima. Ada juga yang sudah pindah dari Desa, tapi masuk daftar penerima," ungkap Dwi Sumarsono.

Dwi Sumarsono tak tahu asal data penerima BST Kemensos untuk warga di Desa Tanjungwadung itu.

Menurut Sumarsono, daftar penerima BST diterima dari Kementerian Sosial melalui Pemerintah Kabupaten Jombang.

"Kami tidak tahu ini (sumber) data dari mana. Menurut kami, datanya kurang update. Padahal setiap bulan kami selalu setor update data warga," kata Sumarsono.

Desa Tanjungwadung dihuni 3.089 jiwa penduduk. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani.

Selain penerima BST Kemensos, sebanyak 10 KK menerima bansos dari Pemprov Jatim, 24 KK menerima bansos Pemkab Jombang, dan 140 KK menerima BLT Dana Desa.

Adapun para penerima PKH dan BPNT di Desa sebanyak 149 KPM.