Lembaga Adat di Papua Minta Jokowi Jangan Tutup Freeport, Ini Alasannya

TIMIKA, KOMPAS.com - Lembaga masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko) meminta pemerintah pusat untuk tidak menutup sementara PT Freeport Indonesia (PTFI) di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Lemasko Gergorius Okoare mengatakan, apabila PTFI ditutup, maka akan berdampak besar bagi ekonomi masyarakat, khusus di Mimika.

Di samping itu, Pemkab Mimika maupun Pemprov Papua harus memperhatikan nasib ribuan karyawan dan keluarganya apabila PTFI ditutup, walau sementara.

"Kalau Freeport ditutup, apakah pemerintah daerah dan provinsi sudah menyiapkan anggaran yang besar untuk memperhatikan para ribuan karyawan yang turun dan tidak bekerja?" kata Gergorius, dalam keterangan pers di Timika, Kamis (14/5/2020) sore.

Gergorius menuturkan, meski terjadi peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 di area perusahaan, namun manajemen PTFI terus memperkuat sistem perlindungan kesehatan.

Yaitu, dengan meningkatkan jumlah rapid test dan menambah kapasitas pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR), jumlah tenaga medis, serta memperbanyak jumlah akomodasi isolasi guna menangani pandemi Covid-19.

Dengan begitu, maka Lemasko yang merupakan lembaga Suku Kamoro yang mendiami Kabupaten Mimika berharap Presiden Joko Widodo mempertimbangkan usulan dari Pemkab Mimika untuk menutup sementara PTFI.

"Kami harap Freeport jangan ditutup," ujar Gergorius.

Gergorius pun meminta kepada Pemda Mimika dan PTFI dapat menemukan solusi dalam menangangi persoalan Covid-19 di area perusahaan, sehingga perusahaan tersebut tidak harus ditutup.

"Kami rasa pasti ada solusi untuk menangani masalah Covid-19 ini," kata Gergorius.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengusulkan agar aktivitas PT Freeport Indonesia di Distrik Tembapura ditutup untuk sementara waktu.

Menurut Eltinus, hal ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di wilayah pertambangan tersebut, mengingat jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat.

Meski demikian, pihaknya tentu akan menyurati dan meminta arahan terlebih dahulu dari Presiden Joko Widodo, mengingat Freeport merupakan obyek vital nasional.