Sejumlah Warga Surabaya yang Meninggal Masuk Daftar Penerima Bansos Covid-19

"Kemarin (7/5/2020), saya dapat pengaduan dari ketua RW di Kecamatan Simokerto bahwa ada 15 nama warga di RW-nya yang sudah meninggal dunia namun nama masih masuk penerima bansos," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya seperti dikutip dari Antara, Jumat.

Padahal, lanjut dia, pihak RW setempat sudah melaporkan pembaharuan data warga yang meninggal ke Pemkot Surabaya pada Februari 2020.

Tapi nama warga yang meninggal itu masih muncul di daftar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai penerima bansos.

"Hari ini, Ketua RW itu saya minta ke DPRD Surabaya dengan membawa bukti-bukti data," ujarnya.

Reni meminta Pemkot Surabaya memperbarui data penerima bansos. Ia tak ingin penyaluran bansos tak tepat sasaran.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Akmarawita Kadir.

Akmawarita meminta Pemkot Surabaya lebih fokus saat mendata penerima bansos.

"Banyak laporan warga yang tidak mendapatkan sembako padahal masuk dalam MBR," katanya.

Menurutnya, pendataan masyarakat yang baru memasuki kategori MBR lebih peting dilakukan. Karena, banyak masyarakat yang jatuh miskin karena pandemi corona.

Warga luar Surabaya yang mengalami hal sama juga perlu didata untuk mendapatkan bansos.

Apalagi saat ini banyak sumbangan dari berbagai pihak yang masuk ke Pemkot Surabaya. Seperti dari Presiden Joko Widodo, Pemerintah Provinsi Jatim, swasta, kelompok atau komunitas tertentu.

"Pendataannya harus tepat sasaran, jangan sampai double atau ada yang harusnya dapat tetapi tidak dapat. Malah yang paling disesalkan yang harusnya tidak berhak tetapi malah mendapatkan bantuan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya M. Fikser mengatakan, masyarakat bisa mengecek dafar penerima bantuan di kantor kecamatan dan kelurahan.

"Sekarang sudah ditempel di kantor kecamatan dan kelurahan. Jadi masyarakat bisa melihat keterbukaan dalam penyaluran," kata Fikser.

Warga yang belum menerima bantuan dan terdampak Covid-19 bisa melapor ke pengurus RW atau kelurahan agar dimasukkan dalam aplikasi terdampak.

"Di sini kita melibatkan masyarakat untuk melakukan pengecekan data, sehingga pengurus dengan masyarakat itu tahu yang pantas menerima bantuan. Tujuannya agar di kemudian hari tidak ada lagi bantuan yang tidak tepat sasaran," ujarnya.