Menyoal Rencana Kedatangan 500 TKA China, Disetujui Pemerintah Pusat, Ditolak Gubernur dan DPRD

KOMPAS.com - Rencana kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara (Sultra), menjadi perhatian sejumlah pihak.

Menyikapi hal itu, Gubernur dan DPRD Sultra secara tegas menolaknya meski pemerintah pusat telah mengizinkan.

Pasalnya, kedatangan TKA tersebut dianggap dapat menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Terlebih saat ini gelombang PHK sedang terjadi untuk tenaga kerja lokal dan berbagai pihak sedang berjuang untuk melawan pandemi Covid-19.

Gubernur Sultra Ali Mazi saat dikonfirmasi membenarkan rencana kedatangan 500 TKA asal China tersebut.

Bahkan, ia mengaku pemerintah pusat telah menyetujui kedatangan TKA asal China itu untuk bekerja di salah satu pabrik smelter yang ada di Sultra.

Kedatangan TKA itu juga dikabarkan akan tiba secara bertahap mulai pekan ini.

Sementara itu Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Aris Wahyudi menjelaskan, kedatangan 500 TKA asal China itu dipastikan tidak dalam waktu dekat.

Alasannya, Indonesia masih menerapkan status pembatasan transportasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020.

"Itu masih jauh dari kedatangan. Bukan berarti hari ini kita teken, terus besok mereka tiba. Prosedurnya masih panjang karena mereka masih harus visa, imigrasi, Kemenkum HAM, ke kedutaan," ujar Aris dihubungi Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

"Jadi tidak dalam waktu dekat ini, bisa Juni, Juli. Kayaknya dari perusahaan memandang di-suspend," ujarnya.

Menyikapi terkait rencana kedatangan TKA asal China tersebut, Gubernur Sultra Ali Mazi dengan tegas menolaknya.

"Setelah saya mengetahui informasi itu, langsung mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan juga DPRD, Danrem, Kapolda, Imigrasi. Kesimpulannya kita keberatan untuk kebijakan memasukkan kembali 500 TKA asal China,” ungkap Ali Mazi di rumah jabatan gubernur awal pekan ini.

Penolakan itu dilakukan karena kedatangan TKA China itu dapat memicu gejolak sosial di tengah masyarakat.

Terlebih saat ini masyarakat Sultra sedang berjuang melawan pandemi Covid-19.

“49 TKA yang lalu saja kita sudah babak belur. Suasana kebatinan masyarakat menghadapi corona, tidak tepat dengan memasukkan TKA asal Cina,” terangnya.

DPRD pertanyakan sikap pemerintah pusat

Sudirman dari Fraksi PKS DPRD Sultra dengan tegas menolak kedatangan TKA tersebut.

Tak hanya menolak, ia juga mempertanyakan sikap pemerintah pusat terkait keputusannya itu. Mengingat banyak tenaga kerja lokal saat ini diketahui sedang kesulitan secara ekonomi karena terkena PHK.

"Ini aneh, tenaga kerja lokal kita rumahkan lalu TKA didatangkan dari luar ini tentunya sedih sekali," katanya.

Senada juga disampaikan Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh.

Terkait rencana kedatangan TKA itu, bahkan, ia siap memimpin aksi penolakan jika kedatangan TKA tersebut tetap dipaksakan.

"Saya pimpin langsung aksi jika dipaksa datang," tegasnya.

Penulis : Kiki Andi Pati, Ade Miranti Karunia | Editor : Khairina,Erlangga Djumena