Terkait PSBB Malang Raya, Wali Kota Malang Minta Bantuan Khofifah

Hal itu terkait dengan catatan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terhadap pengajuan PSBB oleh Pemerintah Kota Malang.

Khofifah memberikan catatan agar penerapan PSBB diberlakukan untuk lingkup Malang Raya.

“Efektivitas. Jadi kita diminta (mengajukan PSBB) dengan tiga daerah,” kata Sutiaji usai memantau pemakaman pasien PDP yang meninggal, Senin (20/4/2020).

Area Malang raya terdiri dari tiga kabupaten dan kota, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Tiga daerah itu sempat bertemu dan sepakat mengajukan PSBB untuk area Malang Raya. Tapi, belakangan Kabupaten Malang dan Kota Batu mengundurkan diri.

Mereka pesimistis pengajuan PSBB akan diterima setelah melihat ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Meski ditinggal 'tetangga', Kota Malang tetap mengajukan PSBB ke Kementerian Kesehatan melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tapi, draf pengajuan PSBB itu dikembalikan Pemprov Jatim dengan beberapa catatan.

“Itu kan suratnya sudah di sana (Pemprov). Itu bukan otoritas kami, tapi kami minta provinsi untuk memfasilitasi (pengajuan PSBB area Malang Raya),” jelas Sutiaji.

Menurut Sutiaji, Kota Malang telah memenuhi syarat untuk mengajukan PSBB. Seperti peningkatan kasus, sebaran kasus, dan transmisi lokal Covid-19 di Kota Malang.

“Kalau kita lihat tracing itu kan sudah ada tiga. Peningkatan kasus, kedua sebaran, terus transmisi lokal,” katanya.

Hingga Minggu (19/4/2020), terdapat delapan pasien positif virus corona baru atau Covid-19 di Kota Malang. Sebanyak tujuh pasien dinyatakan sembuh.

Sementara, 118 pasien dalam pengawasan (PDP), 594 orang dalam pemantauan (ODP), 153 orang tanpa gejala (OTG), dan 1.527 orang dengan risiko (ODR) tercatat di Kota Malang.