Percepat Pemetaan Covid-19, Pemkot Bandung dan ITB Bangun Laboratorium

Pemerintah Kota Bandung tengah menyiapkan sebuah ruangan di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) untuk disulap menjadi laboratorium Biosafety Level 2 (BSL 2).

Wali Kota Bandung Oded M Danial dalam kunjungannya ke RSKIA mengatakan, laboratorium BSL 2 ini nantinya digunakan untuk mempercepat pemeriksaan warga Bandung yang diduga tertular virus corona melalui metode Polymerase Chain Reaction (PCR).

Menurut Oded, laboratorium ini merupakan kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB).

"Peninjauan hari ini dalam rangka mencari tempat laboratorium untuk BSL 2, kerja sama dengan ITB. Mereka sebagai konsultannya, untuk pengadaannya dari Pemkot Bandung," kata Oded dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa (14/4/2020).

Oded menjelaskan, dengan penambahan laboratorium BSL 2 di RSKIA, pemeriksaan warga Kota Bandung dipastikan bisa lebih masif dengan metode PCR, di mana tingkat akurasinya jauh lebih tinggi ketimbang rapid test.

"Saat ini kita butuh banyak, karena baru ada satu itu mengakibatkan antrean. Ini juga agar pemeriksaan yang kita lakukan juga lebih masif," ujar Oded.

Laboratorium BSL 2 menjadi salah satu upaya Pemkot Bandung untuk menghadapi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tengah direncanakan.

PSBB direncanakan juga di beberapa daerah lainnya yang masuk dalam kawasan Bandung Raya seperti Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Sumedang.

"Dengan adanya PSBB ini akan lebih masif lagi, ada kekuatan hukum untuk mengajak masyarakat lebih menekankan hal tersebut," kata Oded.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Rita Verita mengatakan, kurangnya laboratorium untuk melakukan PCR menyebabkan adanya antrean.

"Ada lonjakan kasus positif tinggi bukan berarti penambahan di hari itu banyak. Tetapi karena hasil lab-nya memang baru keluar di hari tersebut," kata dia.

Rita mengatakan, Dinas Kesehatan Kota Bandung juga terus menelusuri orang dalam pemantauan (ODP) yang dibagi berdasarkan wilayah Puskesmas.

Untuk sementara, pemeriksaan ODP masih menggunakan rapid test.

Rita menjelaskan, setelah ODP ditanyatakan positif melalui rapid test, maka kemudian ODP akan ditindaklanjuti dengan tes swab menggunakan metode PCR.

Namun, jumlah rapid test juga dinilai masih kurang.

"Dengan 3.300 rapid test, tentunya masih kurang. Kami pun sudah menyampaikan ke pemerintah provinsi, kalau memang habis bisa diajukan kembali," kata Rita.